Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama tiga pusat pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ketiga pihak tersebut harus bersinergi dalam membangun dunia pendidikan alias tidak bisa saling mengandalkan salah satu pihak saja.
Dalam konteks kebijakan pembangunan pendidikan, pemerintah, mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota memiliki peran yang sangat penting. Membangun dunia pendidikan adalah amanat dari alinea IV pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yaitu mencerdaskan bangsa, dan pemerintah diwajibakan membangun sistem sekaligus menyediakan anggarannya minimal 20% dari APBN/APBD.
Pemerintah diharapkan melakukan berbagai terobosan dalam meningkatkan mutu mutu pendidikan di tengah kondisi dunia pendidikan yang masih tertinggal di bandingkan dengan negara-negara lain. Tahun 1980-an, Malaysia mengirimkan mahasiswa dan guru-gurunya untuk belajar di Indonesia. Kini kondisinya terbalik, banyak mahasiswa dan guru Indonesia yang belajar di Malaysia. Hal ini disebabkan bangsa Indonesia terlalu dininabobokan oleh situasi dan kondisi, sementara Malaysia terus berbenah diri.
Sama halnya dengan dengan pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) yang berlaku sejak 2015. Bangsa Indonesia banyak yang keteter kurang siap bersaing dengan tenaga-tenaga kerja dari luar negeri. Produk-produk Cina membanjiri Indonesia dengan harga yang lebih murah, sehingga produk Indonesia sulit bersaing dan berdampak terhadap ditutupnya pabrik dan PHK terhadap buruh.
Kondisi tersebut tentunya harus disikapi dengan serius. Jangan sampai bangsa Indonesia menjadi tamu atau penonton di negeri sendiri. Dan kata kuncinya, tiada lain adalah pendidikan.
Pendidikan Indonesia berdasarkan kepada Pancasila dengan jati diri bangsa. Selain itu, juga berlandaskan kepada nilai-nilai agama, budaya bangsa, dan tanggap terhadap perkembangan IPTEK. Ajaran Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Indonesia juga perlu menjadi landasan dalam kurikulum pendidikan nasional. Dengan kata lain, bangsa Indonesia walau pun berwawasan global, tetapi berjiwa Pancasila, religius, dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal.
Kurikulum pendidikan Indonesia banyak dikritik karena terlalu fokus kepada aspek kognitif, sementara aspek afektif dan psikomotor kurang terlalu diperhatikan. Hasil belajar peserta didik hanya diukur dengan serangkaian tes yang bersifat hapalan, dan prestasinya hanya ditunjukkan dengan berderetnya angka pada buku raport. Akibatnya, banyak lulusan sekolah dan Perguruan tinggi yang pintar secara intelektual tapi kurang memiliki kepribadian dan keterampilan sosial yang baik. Dengan kata lain, memiliki hard skill yang bagus, tapi soft skillnya rendah. Inilah yang saat ini coba diatasi oleh Kemdikbud melalui program penumbuhan budi pekerti.
Kurikulum pendidikan di Indonesia juga hanya melahirkan lulusan yang hanya siap menjadi pekerja daripada menjadi wirausaha. Bermodalkan ijazah untuk melamar pekerjaan. Oleh karena itu, wajar kalau ada anggapan, jika lulusan di Singapura langsung berpikir "usaha apa yang akan saya buka?", sedangkan lulusan di Indonesia, berpikir "setelah lulus, saya akan bekerja dimana?"
Salah satu Kepala Daerah yang melakukan inovasi dalam pembangunan adalah Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi. Dedi meluncurkan program "7 Poe Pendidikan". Tema besarnya adalah "Pendidikan Istimewa untuk Purwakarta Istimewa."
Setiap harinya, siswa di Purwakarta akan mendapatkan tema pendidikan yang berbeda. Senin disebut dengan ajeg nusantara, Selasa mapag buana, Rabu maneuh di sunda, Kamis nyanding wawangi, Jumaah nyucikeun diri dan sabtu minggu disebut dengan betah diimah.