Hampir selama sepekan ini, Indonesia diramaikan oleh rekan-rekan mahasiswa yang sedang demonstrasi dengan tujuan untuk menyodorkan aspirasi rakyat kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tentang penolakan beberapa poin-poin Revisi Undang-Undang (RUU) yang dianggap ngawur dan tidak demokratis.
Aksi demonstrasi ini memang sudah dipatenkan sejak Senin, 23 September 2019 oleh para mahasiswa se-Indonesia. Namun, hingga sampai hari ini aksi tersebut belum juga selesai karena belum adanya respon positif dari pihak anggota DPR.
Berikut ini saya kutip tujuh tuntutan yang disodorkan rekan-rekan mahasiswa dalam demonstrasinya.
1. Mendesak adanya penundaan untuk melakukan pembahasan ulang terhadap pasal-pasal yang bermasalah dalam RKUHP
2. Mendesak Pemerintah dan DPR untuk merevisi UU KPK yang baru saja disahkan dan menolak segala bentuk pelemahan terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia
3. Menuntut Negara untuk mengusut dan mengadili elit-elit yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di beberapa wilayah di Indonesia
4. Menolak pasal-pasal bermasalah dalam RUU Ketenagakerjaan yang tidak berpihak pada pekerja
5. Menolak pasal-pasal problematis dalam RUU Pertanahan yang merupakan bentuk penghianatan terhadap semangat reforma agraria
6.Mendesak pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual
7. Mendorong proses demokratisasi di Indonesia dan menghentikan penangkapan aktivis di berbagai sektor
Dari tujuh tuntutan di atas merupakan tujuan murni mahasiswa bahwa tindakan aksi yang mereka lakukan tak lain hanyalah untuk kemaslahatan bangsa dan negara.