Lihat ke Halaman Asli

Icha Indra Yani

Tadris IPS

Dampak Dipindahkan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN

Diperbarui: 2 Januari 2024   14:54

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Ilmu Sosbud dan Agama. Sumber ilustrasi: PEXELS

Pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk memindahkan ibukota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Keputusan ini diambil setelah melalui perdebatan panjang dan pertimbangan yang matang. Pemindahan ibukota diyakini dapat mengurangi beban Jakarta yang sudah over populated dan rawan banjir.
Pemindahan ibukota ini memiliki dampak positif dan negatif. Dari sisi positif, IKN diharapkan dapat menjadi kota yang representatif sebagai ibukota negara Indonesia karena dibangun dengan perencanaan matang dan infrastruktur modern. Selain itu, IKN juga diharapkan mengurangi kepadatan penduduk di Jakarta sehingga dapat mengurangi banjir dan kemacetan.
Di sisi lain, pemindahan ibukota juga dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif. Salah satunya adalah mahalnya biaya pemindahan yang harus ditanggung pemerintah. Dana sebesar Rp 466 triliun diperkirakan dibutuhkan untuk membangun IKN dari nol. Selain itu, IKN yang berlokasi di pedalaman Kalimantan dinilai kurang strategis karena sulit diakses. Dampaknya aktivitas pemerintahan menjadi tidak efisien.
Dari sisi sosial dan ekonomi, pemindahan ibukota juga berpotensi memengaruhi dinamika di kedua kota. Jakarta sebagai ibukota saat ini tentu akan mengalami perubahan struktur ekonomi dan sosial. Sementara itu, warga di sekitar IKN akan mengalami transformasi masyarakat dari desa menjadi kota besar.
Secara umum, dampak pemindahan ibukota negara ke Kalimantan Timur dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu:
1. Dampak secara ekologis
Pemindahan ibukota diharapkan dapat mengurangi beban lingkungan Jakarta. Jakarta dipandang sudah over populated dan rawan banjir, sehingga kurang layak lagi menjadi ibukota. Dengan berkurangnya penduduk di Jakarta, diharapkan tekanan pada lingkungan juga berkurang sehingga banjir yang selama ini melanda setiap tahun dapat dikurangi. Di sisi lain, kawasan IKN yang masih berupa hutan juga menimbulkan kekhawatiran akan kerusakan lingkungan baru. Pemerintah berupaya meminimalisir dengan konsep eco-friendly city dimana 50% lahan IKN diluangkan untuk area hijau. Namun, kajian AMDAL masih perlu terus dilakukan untuk memastikan pembangunan IKN benar-benar ramah lingkungan.
2. Dampak secara ekonomi
IKN diharapkan dapat mendorong pemerataan ekonomi di luar pulau Jawa. Sejumlah laporan menyebutkan saat ini Pulau Jawa menyumbang 60% PDB Indonesia, padahal penduduknya hanya 50% dari total populasi Indonesia. Dengan beroperasinya IKN di Kalimantan Timur, diharapkan akan muncul pusat-pusat pertumbuhan baru di luar Jawa. Selain itu, Kalimantan dipilih karena posisinya yang strategis di tengah Indonesia sehingga diharapkan mampu menjadi katalis pertumbuhan kawasan Indonesia bagian timur. Namun, tantangan besar yang dihadapi adalah keterbatasan infrastruktur di Kalimantan Timur saat ini. Pemerintah harus membangun infrastruktur dan kesiapan sumber daya manusia dari nol agar roda pemerintahan dan perekonomian bisa berjalan optimal di IKN. Dana senilai Rp466 triliun diperkirakan dibutuhkan untuk membangun IKN dari awal. Biaya yang sangat besar ini berpotensi membebani APBN jika tidak dikelola dengan baik.
3. Dampak secara sosial dan politik
IKN juga akan membawa dampak besar bagi dinamika kependudukan dan demografi di Indonesia. Jakarta diperkirakan akan kehilangan sekitar 1 juta penduduk yang sebagian besar adalah para pegawai pemerintah beserta keluarganya. Di sisi lain, warga asli Kalimantan Timur akan beradaptasi dengan gelombang urbanisasi dan perubahan sosial yang sangat pesat. Interaksi budaya antar pendatang dan warga lokal perlu dikelola dengan bijak untuk menghindari potensi konflik.
Dengan segala tantangan yang ada, kepindahan ibukota ke IKN tetap menjadi langkah strategis untuk mempercepat pembangunan Indonesia. Dibutuhkan perencanaan matang, mitigasi risiko, dan kerja keras untuk mewujudkan IKN sebagai ibukota baru yang modern, nyaman, dan berkelanjutan. Jika berhasil, IKN diharapkan dapat menjadi katalis pemerataan dan kemajuan Indonesia di masa mendatang.
Beberapa tahapan, yaitu untuk meminimalisir dampak negatif pemindahan ibukota negara:
1. Melakukan kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang komprehensif untuk memastikan pembangunan IKN ramah lingkungan.
2. Membangun infrastruktur dan kesiapan sumber daya manusia di Kalimantan Timur secara bertahap dan terencana.
3. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat di sekitar IKN untuk mempersiapkan diri menghadapi perubahan.
Dengan tahapan-tahapan tersebut, diharapkan pemindahan ibukota negara dapat berjalan dengan lancar dan memberikan dampak positif bagi Indonesia.

by. Icha Indra Yani 




BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline