Sebenarnya tinggi banget harapan kepada Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim untuk membenahi pendidikan Indonesia. Kalau melihat time line program kerjanya keren banget dan menjanjikan.
Nadiem juga pede abis menghadapi para penggiat pendidikan baik organisasi guru sampai protes lembaga nonformal yang selama ini "terpinggirkan".
Nadiem juga bisa mengatur Sekolah Internasional dengan memberi kebebasan "Merdeka Belajar" yang hasilnya semoga tidak memperlebar jurang antara sekolah untuk anak anak kaya versus anak anak miskin.
Terakhir, di depan DPR Komisi X, Nadiem leluasa menyampaikan visinya agar Pendidikan Indonesia (baca Perguruan Tinggi S1 sampai S3 dengan prodi prodi) kekinian dengan kualitas internasional.
Salut melihat Nadiem berani merombak nomenklatur Kemdikbud yang --bukan rahasia-- menjadi tempat "basah" bagi para pejabat dan pegawainya selama ini.
Dana hibah atau Bansos yang trilyunan rupiah hanya dinikmati oleh lembaga pendidikan tertentu, yang mungkin, sekali lagi mungkin, punya simbiosis mutualisma dengan para pejabat pengatur dana.
Bukan tanpa alasan jika kritikan masyarakat, dana APBN 20% bernilai ratusan trilyun rupiah untuk pendidikan, tetapi kenapa kualitas pendidikan Indonesia malah tambah hancur???
Jelas pasti ada dana yang bocor, yang seharusnya untuk memperbaiki kualitas pendidikan eh mungkin bergeser menjadi memperbaiki "kualitas harta benda" kroni kroni dan oknum pejabat Kemdikbud.
Satu lagi yang agak mengagetkan adalah, oknum Rektor, Dekan, dan para pejabat universitas yang bisa dikatakan "untouchable" sekarang mau tidak mau mesti mendengar aturan anak muda lulusan Brown University Amerika tersebut. Makanya suara suara sumbang ke Nadiem mulai keras terdengar.
Namun suara sumbang itu tidak perlu diperhatikan selama upaya Mendikbud terbukti bisa membuat Kemdikbud (dan menular ke Dinas Pendidikan se-Indonesia) makin gercep (gerak cepat) dan bukan seperti gajah bengkak yang lamban melayani lembaga dan para penggiat pendidikan.
Beresin Teknologi di lingkungan Kemdikbud