Berita paling hot bagi emak-emak akhir-akhir ini, selain turunnya harga minyak goreng yang bikin semua emak merasa relief, walau harus usaha antri juga membelinya karena stok masih sangat terbatas, adalah berita RUU pindahan IKN ke Kaltim.
Cuma fraksi PKS yang menyatakan keberatannya terhadap RUU tersebut, ini yang bikin emak-emak rada bingung, kenapa cuma satu fraksi partai yang bisa lebih bijak berpikir?
Tanpa maksud mendeskriditkan berbagai pihak, sepanjang masa pandemi yang dimulai bulan Maret 2019, perekonomian masyarakat golongan menengah ke bawah merosot bahkan menukik. Gimana tak menukik, satu-satunya sumber ekonomi yang berasal dari pendapatan kerja para suaminya zong.
Para suami banyak yang mengalami PHK. Lalu emak-emak ambil alih untuk cari kegiatan ekonomi lain asal keluarga bisa makan, artinya bisa hidup. Mereka pun berupaya bisnis kuliner, mulai dari jenis makanan dan minuman ringan sampai makanan berat, seperti nasi dan lauk-pauknya.
Setahun pandemi masih banyak terlihat para penggiat UMKM dari golongan ekonomi menengah ke bawah itu survive, artinya masih bisa bertahan untuk hidup tok. Tapi sejak pertengahan sampai akhir 2021, banyak usaha kuliner tutup. Ini terjadi di sekitar wilayah saya dan atas pengalaman pribadi juga.
Desember 2020, dengan ditangkapnya mantan Kemensos JPB, bansos berupa bantuan sembako sempat tersendat dibagikan dan akhirnya benar-benar terhenti.
Kebijakan Kemensos pengganti JPB memberikan bantuan berupa BST sebesar Rp 300 ribu rupiah, dirasakan lebih bermanfaat dari bansos zaman JPB yang selama ini diberikan dengan kualitas beras buruk, bahkan sebagian rakyat menerima beras tidak laik dimakan. BST pun sudah berakhir sejak September 2021, karena pemerintah sudah berupaya memperpanjang sampai Agustus 2021.
Bantuan dana bagi keluarga korban covid-19 yang diberikan sejak pertengahan tahun 2020 juga sudah dihentikan sesuai Surat Edaran Kemenses Nomor 150/3.2/BS.01.02/02/2021 pada bulan Februari 2021. Artinya, pemerintah kita memang sudah kewalahan menanggulangi krisis ekonomi sejak pandemi melanda NKRI.
Banyak faktor yang memang bikin pemerintah NKRI tak punya uang, yang paling utama adalah terhentinya banyak kegiatan ekonomi di masa pandemi.
Pandemi belum berakhir, walau kuartal 3 di tahun 2021 peningkatan ekonomi menunjukkan kenaikan tipis, yaitu 3,51% menurut Menkeu Sri Mulyani (https://money.kompas.com).
Lalu dengan kenaikan tipis segitu apakah bisa pemerintah memindahkan IKN ke Kaltim yang memerlukan biaya fantastis pula 466 trilyun rupiah? Lagi bokek, banyak hutang, mau keluarin uang lagi buat perpindahan IKN? Tanya aja ke para emak-emak rumahan yang biasa ngelola ekonomi sederhana rumah tangganya, pasti mereka bilang nggak masuk akal, alias nggak rasional.