Pemaknaan mengenai otorita sendiri merupakan sebuah konsep yang timbul dalam proses ketatanegaraan di Indonesia pasca diundangkannya Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara. Mengenai hal tersebut kita dapat mengacu kepada Undang-Undang Dasar terutama pada Pasal 18B yang berbunyi, "Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang." Ketentuan ini merupakan solusi dengan cara memberikan kekhususan tertentu terhadap sebagian daerah di Indonesia dengan memberikan pengakuan "Recognition'' terhadap wilayah tertentu dengan kekhasan yang telah eksis sebelumnya.
Nicholas Martua Siagian dan Tim ketika Kunjungan ke Titik Nol Ibu Kota Nusantara
Kekhususan demikian kita dapat temukan pada provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang diberikan kekhususan dalam menjalankan pemerintahan sebagai bentuk pengakuan terhadap kekuasaan Kesultanan Yogyakarta. Begitu pula di wilayah lain seperti Aceh yang diberikan kekhususan tertentu dengan mengakui penggunaan syariat Islam karena mengakui kekhasan yang dimiliki oleh Aceh.
Dalam ketentuan Pasal 125 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 diatur mengenai kekhususan daerah Aceh yang meliputi pada Hukum Syariah, Aqidah, dan Akhlak. Dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 ayat (3) dijelaskan bahwa, "Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota anggotanya dipilih melalui pemilihan umum." Sedangkan, dalam Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara pasal 13 ayat 1 dijelaskan bahwa, "Dikecualikan dari ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur daerah pemilihan dalam rangka pemilihan umum, Ibu Kota Nusantara hanya melaksanakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, dan pemilihan umum untuk memilih anggota DPD." Hubungan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa Otorita Ibu Kota Negara tidak mengenal adanya DPRD, namun menyelenggarakan pemilihan anggota DPD. Padahal, DPRD merupakan sarana legitimasi pemerintah daerah.
Seharusnya, sebagai bentuk dari pemerintah daerah, DPRD harus tetap diakomodasi sebagai salah satu unsur pemerintahan daerah dalam rangka legitimasi pemerintah. Selain itu, dalam ketentuan Undang-Undang IKN ini mengatur mengenai kepala IKN yang setara dengan Kementerian. Pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ini diatur bahwa, "Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Nusantara yang berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR."
Padahal, ketentuan pada Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis." Dalam undang-Undang Ibu Kota Negara mengatur mengenai konsep, persiapan, pemindahan, pembangunan. Ketentuan tersebut masihlah terlalu multitafsir karena sangat mengatur hal yang cukup luas namun diatur dengan sangat sederhana. Hal demikian sangat memungkinkan terbentuknya norma baru di dalam aturan delegasi. Padahal aturan delegasi berfungsi untuk menjabarkan, memperjelas, dan merinci suatu norma. Alih-alih Undang-Undang Ibu Kota Nusantara membuka peluang bagi aturan delegasi untuk mengatur norma baru di dalamnya.
Hal ini yang bisa kita temukan dalam ketentuan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Ibu Kota Nusantara yang mengenyampingkan Undang-Undang pemerintahan Daerah. Jika kita telusuri lebih lanjut, Kepala Otorita diberikan kewenangan atribusi dalam membuat aturan otorita dan aturan kepala otorita. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 5 ayat (6) yang berbunyi, "Otorita Ibu Kota Nusantara berhak menetapkan peraturan untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Nusantara dan/atau melaksanakan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara.." Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
Yang jadi permasalahan selanjutnya adalah mengenai bagaimanakah letak peraturan otorita dalam hierarki peraturan perundang-undangan? Apakah peraturan otorita dapat disamakan dengan peraturan menteri atau justru setara dengan daerah?