Selama berkali-kali ganti milenium, pandangan yang salah dalam memposisikan perempuan sebagai objek telah menyebabkan dampak serius pada kehidupan mereka.
Tergiring dalam lingkaran eksploitasi dan "tertundukkan", perempuan telah berjuang untuk mendapatkan hak dan keadilan yang layak.
Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, pemosisian perempuan sebagai ras kelas dua dicatat dengan komprehensif oleh Anna Mariana dalam bukunya Perbudakan Seksual: Perbandingan antara Masa Fasis Jepang dan Neofasis Orde Baru.
Buku ini membahas dan membandingkan kekerasan pada masa fasis Jepang dan neofasis Orde Baru pasca 1965.
Walau banyak diingkari oleh penguasa, kekerasan terhadap perempuan yang terjadi pada kedua era itu layak disebut sebagai perbudakan seksual, karena berlangsung terus-menerus, sistemik, dan berulang.
Buku ini dilengkapi dengan wawancara dan petikan-petikan kesaksian para penyintas, baik mereka yang diperbudak sebagai jugun ianfu pada masa Jepang, maupun tapol perempuan yang diperlakukan semena-mena pasca 1965.
Melalui materi yang mendalam ini, buku tersebut bermaksud untuk menjawab beberapa pertanyaan krusial terkait fenomena perbudakan seksual dalam konteks sosial-politik dan kultural.
Pada masa rezim Orde Baru (Orba), perempuan sering kali "dikandangkan" melalui pembentukan organisasi yang diperuntukkan untuk mendukung rezim.
Salah satu contoh organisasi tersebut adalah Dharma Wanita, yang merupakan organisasi yang didedikasikan untuk para istri pegawai negeri dan pejabat pemerintahan.
Dharma Wanita pada masa rezim Orba seringkali hanya menitikberatkan peran perempuan sebagai "konco wingking" (mitra setia) yang terbatas pada urusan domestik.
Organisasi ini didirikan dengan tujuan untuk menggalang dukungan dari istri-istri pegawai negeri agar dapat berperan aktif dalam mempromosikan dan mendukung program-program pemerintah.