Masamba, 2 Juli 2024 - Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Masamba menjadi lokasi penting untuk sosialisasi terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, yang akan berlangsung serentak pada 27 November mendatang. KPU Luwu Utara dan KPU Luwu Timur turut hadir dalam acara ini untuk memberikan informasi kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) terkait proses pemilihan di lokasi khusus.
Dalam kegiatan ini, Ayyub Siswanto dari KPU Luwu Utara menjelaskan bahwa WBP di Rutan Masamba akan menjadi pemilih di lokasi khusus. Untuk dapat memilih, WBP harus memenuhi persyaratan berupa memiliki kartu identitas atau Kartu Tanda Penduduk (KTP). "KTP ini akan kami data dan kami cek untuk memastikan bahwa yang bersangkutan memenuhi syarat untuk melakukan pemilihan kepala daerah," ujar Ayyub Siswanto.
Rutan Masamba
Ayyub Siswanto juga menegaskan bahwa WBP yang memiliki KTP berdomisili di Luwu Utara dapat memilih baik dalam pemilihan Bupati maupun Gubernur Sulawesi Selatan di TPS khusus yang tersedia di Rutan Masamba. Sedangkan WBP dengan KTP berdomisili di Luwu Timur atau wilayah Sulawesi Selatan hanya dapat melakukan pemilihan Gubernur.
Menanggapi keberadaan WBP yang belum memiliki KTP, KPU telah berkolaborasi dengan Dukcapil untuk melakukan perekaman data. KPU juga akan bekerja sama dengan Rutan Masamba untuk mengumpulkan data identitas setiap WBP dan memantau status mereka. WBP yang akan bebas sebelum pelaksanaan Pilkada akan segera didaftarkan untuk memilih di domisili masing-masing.
Rutan Masamba
"Pihak KPU berjanji akan berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki kesalahan pada pemilu sebelumnya dan menjamin terpenuhinya hak suara dari WBP yang memenuhi persyaratan," tambahnya.
Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada WBP tentang hak suara mereka serta prosedur yang harus diikuti dalam partisipasi mereka dalam Pilkada 2024. Hal ini merupakan upaya untuk mendukung partisipasi demokratis dari seluruh warga binaan di Rutan Masamba.
Rutan Masamba
Dengan demikian, Rutan Masamba berperan sebagai fasilitator utama untuk memastikan bahwa setiap WBP yang memenuhi syarat dapat turut serta dalam proses demokrasi yang berlangsung di Indonesia.