JAKARTA - Pimti Pratama Kntor Wilayah Kemenkumham DIY mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Program Dukungan Manajemen Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024 di Hotel Grand Mercure Harmoni Jakarta Selasa (16/07/2024).
Kakanwil Kemenkumham DIY Agung Rektono Seto beserta Kepala Divisi Administrasi Topan Sopuan, mengikuti secara langsung, sementara Kepala Divisi Pemasyarakatan Agung Aribawa dan Kepala Divisi Keimigrasian mengikuti secara virtual.
Kepala Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum dan HAM, Y. Ambeg Paramarta yang bertindak sebagai Ketua Steering Committee memberikan arahan mengenai pelaksanaan kegiatan. Y. Ambeg menyampaikan Kegiatan ini untuk mensukseskan dan mewujudkan program output dan outcome terkait perencanaan Keuangan, Pengelolaan BMN, SDM, Kehumasan, arsip, dan TI.
"Pentingnya rapat evaluasi kinerja dukman ini untuk mengukur sejauh mana kanwil memberikan layanan kepada UPT Jajaraannya," ujar Ambeg.
"Disisi lain juga mengukur bagaimana unit sekertariat Jenderal memberikan layanan kepada jajaran kanwil-kanwil, dengan adanya Dukman akan meningkatkan performa kementerian," lanjutnya.
Ambeg juga menegaskan, kegiatan digelar dalam rangka meningkatkan penilaian indeks Reformasi Birokrasi.
"Mengingat capaian indeks RB belum sesuai target dan terdapat 21 kanwil belum mencapai indeks Messo RB 100%, maka diperlukan penguatan tugas dan fungsi dukman, serta evaluasi percepatan renaksi agar nilai RB kita mencapai target 85%," tegasnya.
Dikesempatan yang sama Kepala Biro Perencanaan Ida Asep Somara, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan upaya membentuk akuntabilitas kinerja.
"Salah satunya dengan melakukan evaluasi kinerja, evaluasi terhadap kinerja organisasinya bukan terhadap kinerja individu, " ucap Ida Asep.
"Sehingga target dalam renstra tercapai. Bisa menghasilkan sesuatu berdampak dalam meningkatkaan kinerja kumham semakin pasti," tambahnya.
Pada Kegiatan ini masing-masing perwakilan Kantor Wilayah akan dibagi kepada masing-masing komisi untuk membahas upaya peningkatan indeks dari beberapa indikator pendukung Reformasi Birokrasi. Kanwil Kemenkumham DIY sendiri masuk ke Komisi I.
Humas Kanwil Kemenkumham DIY - Jogja Pasti Istimewa