Kupang - Dalam rangka mempersiapkan Strategi Daerah Bisnis dan HAM Berperspektif Anak, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur Marciana Dominika Jone didampingi Kepala Bidang HAM Mustafa Beleng serta Kepala Subbidang Pemajuan HAM Jeanett Sunbanu mengikuti kegiatan Rapat Persiapan Kegiatan HAM di Provinsi Nusa Tenggara Timur, secara virtual di Ruang Rapat Imigrasi, Selasa (04/10/2022). Rapat ini diinisiasi Direktorat Jenderal HAM bekerjasama United Nations Children's Fund (UNICEF).
Dalam kesempatan tersebut, Kakanwil Kemenkumham NTT menyampaikan apresiasi bagi Ditjen HAM yang mengupayakan perlindungan bagi anak yang mendapatkan pelanggaran HAM pada sektor bisnis. Permasalahan anak menjadi perhatian serius Marciana untuk memberikan penyelesaian beberapa isu utama anak yakni hak atas pendidikan, identitas diri, kesehatan, perlindungan khusus, dan partisipasi anak.
"Saat ini Kanwil NTT mendorong Pemerintah Kabupaten dan Kota dalam menyusun Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak (KLA) sebagai upaya perlindungan anak. Kami sudah memfasilitasi 5 kabupaten untuk memiliki Perda KLA,"ucapnya.
Lukita UNICEF memberikan informasi program kegiatan HAM ini direncanakan berlangsung di Provinsi NTT dan Aceh. Ada 2 (dua) program besar yakni Focus Group Discussion (FGD) dan Workshop. FGD menjadi media untuk mengidentifikasi isu prioritas yang berdampak bagi anak yang terlibat pada sektor bisnis. Sebelum FGD dilaksanakan, Lukita mengharapkan adanya pertemuan Kanwil NTT, UPT dan Pemda NTT untuk membahas persiapan FGD dengan maksimal dan saat kegiatan FGD berlangsung juga melibatkan partisipasi anak untuk menyampaikan aspirasi. Untuk pembahasan teknis workshop, nantinya dibahas setelah FGD terselesaikan dengan baik dan sesuai output dalam bentuk pemetaan isu yang didapatkan dari hasil diskusi tersebut.
Tambahan lain dari Sofia Alatas Ditjen HAM, menyampaikan jadwal pelaksanaan kegiatan program HAM nantinya dikoordinasikan bersama Kanwil NTT sebelum bulan Desember 2022. "Kegiatan HAM ditargetkan sebelum Desember 2022 sudah selesai. Kami mengharapkan FGD dilaksanakan bulan Oktober,"pesannya.
Harapannya dengan melihat kondisi daerah NTT, Kanwil NTT bersama pihak terkait dapat menentukan anggota gugus tugas daerah. Tentunya Kanwil menjadi anggota ditambah beberapa UPD yang bisa membantu memberikan penyelesaian masalah-masalah yang masih muncul di Provinsi NTT.
