JAKARTA - Kedeputian InovasiLembaga Administrasi Negara (LAN) RI saat ini tengah menggagas penyusunan Direktori Inovasi Administrasi Negara berbasisIT (e-directory). Direktori ini diharapkan menjadi bank data (koleksi rujukan/pedoman/model/buku) yang memudahkan Kementerian/Lembaga, Pemda, BUMN/BUMD, Swasta, NGO, dan masyarakat dalam memperoleh informasi menyangkut inovasi yang dilakukan dalam bidang tata pemerintahan, pelayanan publik, serta kelembagaan dan sumber daya aparatur.
Deputi Inovasi Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Tri Widodo W Utomo, mengungkapkan, penyusunan direktori ini dilatar belakangi oleh masih minimnya ketersediaan data menyangkut berbagai inovasi yang dilakukan pemerintah daerah. Padahal, sejauh ini sudah banyak daerah yang melakukan terobosan dalam bidang pemerintahan.
“Kita tahu banyak daerah seperti Pemprov Gorontalo, Kabupaten Jembrana, Sragen, Surakarta, Surabaya serta Pekalongan melakukan inovasi. Namun belum ada kompilasi data yang komprehensif mengenai hal tersebut,” jelasnya dalam diskusi terbatas “Penyusunan Direktori Inovasi Administrasi Negara,” di Kantor LAN RI, Jumat (21/3).
Diskusi itu dihadiri sejumlah pihak, antara lain Sekjen Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sudarsono, Asisten Deputi Pelayanan Publik Kemenpan & RB, Damayani Tyastiani, serta Kepala Bidang Paspor Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan, Andri Indradi.
Tri Widodo mengatakan, penyusunan direktori ini akan diawali dengan penetapan indikator atau instrumen inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Agar database direktori lebih valid, pihaknya juga akan melakukan verifikasi dan validasi terhadap proses perubahan yang dilakukan oleh sejumlah daerah.
“Verifikasi dan validasi ini untuk melihat apakah inovasi yang dilakukan suatu pemerintah daerah itu sudah sesuai dengan kriteria inovasi atau prasyarat yang ditetapkan,” jelas dia.
Jika ditemukan ada daerah yang sudah melakukan invoasi namun dianggap belum memenuhi kriteria, Tri Widodo menjelaskan, pihaknya akan mengusulkan agar dilakukan proses inkubasi. Proses inkubasi dimaksudkan untuk mempercepat proses perubahan yang dilakukan agar lebih operasional dan aplikatif.
Asisten Deputi Pelayanan Publik Kemenpan & RB, Damayani Tyastianti berharap, penyusunan Direktori Inovasi Administrasi Negara ini dapat disinergikan dengan kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang sedang diselenggarakan oleh Kemenpan dan RB.
“Kami berharap ada sinergi antara apa yang sedang digagas Kedeputian Inovasi LAN RI dan yang dilakukan Kemenpan & RB. Sehingga akan memperkaya khasanah best practice pemerintahan di Indonesia,” kata dia.
Sementara itu, Sekjen DPD RI, Sudarsono menyambut baik rencana penyusunan direktori tersebut. Dia berharap, direktori ini menjadi rujukan bagi semua penyelenggara negara dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. (bp/cq/humas)