Lihat ke Halaman Asli

Humaira Ratu Nugraha

Mahasiwa Jurnalistik UIN Jakarta

Menjelang Pemilu 2024, Seberapa Penting Etika Politik?

Diperbarui: 14 Mei 2023   00:37

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Ilustrasi Medcom.id. 

Menjelang pemilihan umum (pemilu) 2024. Berbagai persiapan tentu harus dilakukan secara matang demi mensukseskan acara pemilu serempak tersebut. Dalam kegiatan berpolitik, para politisi tentunya harus memiliki etika politik yang tinggi. Karena etika politik memiliki peran penting dan menjadi kunci utama dalam menentukan kualitas dan integritas dari proses kegiatan pemilu itu berlangsung. Dibutuhkan juga kerjasama antara partai politik dan masyarakat untuk mewujudkan pemilu yang demokratis dan adil. 

Rendahnya etika politik yang dimiliki oleh politisi Indonesia membuat masyarakat khawatir dengan keberlangsungan pemilu 2024 kelak sebab hingga kini kasus akibat lemahnya etika politik masih kerap terjadi. Contohnya, banyak pejabat publik yang terseret kasus korupsi sepanjang tahun 2023 ini.

"Pemilu aja belum berlangsung tapi kasus pejabat-pejabat korupsi sudah banyak terjadi. kebanyakan masyarakat gaksadar bahwasanya korupsi itu juga termasuk penyimpangan dalam etika berpolitik" ujar Luthfi saat diwawancarai pada Jumat, (12/5/2023). 

"Etika politik harus menjadi acuan utama demi keberlangsungan pemilu yang demokratis, parameter keberhasilan pemilu juga bisa kita lihat dengan bagaimana para politisi itu bertindak. Masyarakat juga harus lebih peduli dengan pelanggaran etika politik yang akan banyak terjadi jelang pemilu 2024" ungkapnya

Luthfi juga menambahkan bahwasanya, etika politik merupakan hal penting yang harus ditanamkan oleh semua politisi. Hal dasar dalam menentukan pilihan dan mengambil keputusan yang benar dan adil untuk kepentingan masyarakat merupakan bagian dari implementasi etika politik. 

Rendahnya etika politik di indonesia juga didukung dengan kebiasaan membiarkan pejabat atau public figure melakukan kesalahan tanpa sanksi sosial. Kebiasaan ini tanpa disadari menjadi masalah yang serius sebab banyak pejabat yang telah melakukan pelanggaran tetapi tidak punya rasa bersalah dan kembali hidup normal setelah membuat kerugian. Seharusnya seorang politisi harus siap mundur dari jabatannya apabila merasa dirinya telah melanggar peraturan dan tidak mampu memenuhi amanah masyarakat. 

"Saya berharap menjelang pemilu 2024 para partai politik bisa lebih aware terhadap etika berpolitik karena kunci pemilu yang lancar dan adil ada pada perbuatan mereka. Saya harap isu-isu kebencian yang bertujuan mengadu domba kedua belah pihak tidak marak terjadi seperti 4 tahun yang lalu"  tambahnya 

Luthfi juga menambahkan bahwa masyarakat juga harus lebih sensitif terhadap berita-berita hoax yang akan muncul menjelang pemilu. Perspektif media juga turut andil dalam mempengaruhi pilihan masyarakat kelak. 

Jika para politisi gagal dalam penerapan etika politik, maka kerugian bukan hanya terjadi di masyarakat saja. Tercorengnya citra seorang politisi dan kepercayaan terhadap sistem politik juga dapat menjadi akibatnya. Oleh sebab itulah, etika politik menjadi panduan untuk menuntun lahirnya politik yang santun, saling menghargai dan menguatkan. 

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H




BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline