Beberapa hari yang lalu saya membaca berita di kompas online berjudul : "Anggota DPRD DKI Merasa Pantas Digaji Rp 70 Juta-Rp 150 Juta Sebulan". Hal ini dikemukakan oleh anggota DPRD DKI Bestari Barus. Dia membandingkan pendapatan dprd dki dengan dprd Tangerang selatan yang lebih besar. Ini menimbulkan rasa iri dan keluar lah uneg-uneg nya. Bisa dilihat di link di bawah ini.
[caption id="" align="aligncenter" width="240" caption="Gambar dari Kompas Online"][/caption]
Beberapa profesi memang kita ketahui mendapatkan bayaran besar. Kita lihat contoh contoh berikut:
A. Di pabrik rokok di Jawa Timur ada seseorang yang ahli membedakan kualitas tembakau dengan cara mencium baunya.
B. Di perusahaan minyak di Sumatera ada tool pusher di bagian pengeboran yang bisa mendeteksi adanya kandungan gas berbahaya di bawah tanah dengan cara menjilat air yang keluar dari operasi pengeboran tersebut.
Dua orang pada contoh A dan B di atas adalah gambaran tentang orang yang menjual expertisenya dan dibayar mahal. Pekerja menjual keahliannya, perusahaan membayar upah berdasarkan keahlian yang dimiliki. Dua duanya sangat bermanfaat bagi perusahaan. Pabrik rokok itu akan mendapatkan keuntungan besar dengan terjaminnya kualitas tembakau yang digunakan. Perusahaan minyak akan mendapatkan keuntungan dengan berkurangnya resiko blow out akibat gas tak terduga.
Profesi profesi lain juga dibayar berdasarkan azas manfaat. Dokter ahli bedah jantung, ahli pengelasan bawah laut, pilot jumbo jet semuanya akan dibayar dengan mengukur manfaat selain juga faktor kelangkaan. Pembantu rumah tangga dadakan bisa jadi akan menjadi mahal ketika musim mudik lebaran. Mereka bisa menawarkan jasanya dengan harga yang lebih tinggi dari biasanya. Di sini juga berlaku azas supply & demand.
Untuk pekerjaan yang dibayar negara, maka harus dipikirkan azas keadilan. Mereka mereka yang mengabdi dan dibayar negara itu artinya dibayar menggunakan uang rakyat. Mungkin contoh ekstrim adalah dari negara monarki Kerajaan Inggris. Para pangeran dan puteri dari keluarga kerajaan dibayar negara tanpa perlu bekerja. Rakyat Inggris yang dibebani pajak tinggi boleh gigit jari dan iri sama keluarga kerajaan. Kalau untuk negara republik tidak bisa seperti itu, semestinya.
Di Republik Indonesia ini orang juga bisa bikin bikin akal akalan supaya hidup enak seperti keluarga monarki. Negara dianggap milik nenek moyangnya. Orang tidak bekerja dibayar mahal, pake duit negara, berarti duit rakyat. Ini karena nepotisme. Mari kita lihat kasus berikut.
Waktu Rudi Rubiandini ditangkap KPK dua tahun yang lalu, Dahlan Iskan membuat dua pernyataan seperti ini :