Berbagai persoalan dan sejarah hitam yang pernah menyelimuti persepakbolaan negri ini di masa lalu tentu tak akan terlupakan. Seperti adanya dualisme kepengurusan dan kompetisi hingga sanksi yang dijatuhkan FIFA akibat kisruh berkepanjangan yang tak kunjung usai antara PSSI dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).
Kini, masa-masa kelam itu sudah berlalu. PSSI mulai menata diri dengan terpilihnya kepengurusan baru dibawah kepemimpinan Ketua Umum Edy Rahmayadi.Tumpuan dan harapan dari segenap pecinta sepakbola nansional agar terciptanya reformasi total sesuai harapan Presiden tertumpu di pundaknya. Sebuah misi dan tugas yang tentunya tidak mudah untuk dilakukan.
Selama menjalani sangksi, sepakbola Nasional hanya bisa menyelengarakan berbagai turnamen saja, sementara Timnas terhenti aktifitasnya di dunia sepakbola International. Kini PSSI era baru dibawah kepemimpinan Edy Rahmayadi kembali dapat mengadakan kompetisi Liga resmi sepakbolanya yang diberi nama GO-JEK Traveloka Liga 1. Pembukaanya pun sudah dilakukan sabtu (15/4) kemaren, namun sepertinya perubahan yang diharapkan masih jauh dari harapan.
Benteng terakhir BOPI sebagai pengawas olahraga profesional akhirnya bobol juga. Mereka tak berdaya menghadapi sepak terjang PSSI. BOPI yang sejatinya menjadi badan pengawas olahraga profesional sekaligus merupakan kepanjangan tangan pemerintah, Kembali dibuat tak berdaya dan dipaksa untuk melupakan peranannya.
Kamis, 13 April 2017 dua hari menjelang liga di mulai, seperti yang kita ketahui BOPI mengeluarkan rekomendari bagi PSSI dan PT Liga Indonesia Baru (LIB) untuk mendapatkan perizinan pertandingan dari kepolisian RI. Dengan rekomendasi tersebut, PT LIB selaku operator kompetisi dapat menyelenggarakan semua pertandingan yang jumlahnya mencapai 360 laga tersebut.
Keluarnya rekomendasi tersebut setelah sebelumnya terjadi kesepakatan antara BOPI dan PSSI yang antara lain berbunyi BOPI tidak boleh menyentuh/memverifikasi masalah administrasi yang berhubungan dengan hukum olahraga. Karena aspek itu menjadi bagian PSSI. BOPI cukup hanya memverifikasi bagian yang berhubungan dengan hukum negara/profesional. "Karena adanya kesepatakatan tersebut, maka untuk beberapa hal kami tidak bisa menyentuh lebih dalam aspek keolahragaannya," kata Heru. Sekjen BOPI
Tentu saja dengan demikian, tugas BOPI bisa dikatakan hanya sebatas menjadi tukang stempel saja untuk kepentingan olahraga profesional, dalam hal ini PSSI dan PT LIB. Jelas ini adalah merupakan bentuk akal-akalan PSSI agar lepas dari kesalahan yang secara sengaja dan terstruktur mereka lakukan.
Mereka menolak BOPI terlibat dalam memverifikasi bagian-bagian yang termasuk dalam hukum/regulasi olahraga, tanpa menjelaskan yang seperti apa itu hukum olahraga. Sebaliknya, mereka dengan leluasa, tanpa ada yang bisa mengawasi dan menegur, melanggar regulasi yang mereka buat sendiri.
Statuta FIFA sebagai kitab suci di sepak bola pun mereka langar. Begitu juga dengan Statuta yang mereka buat sendiri juga mereka abaikan. Seperti pembentukan Komite Etik, Banding dan Disiplin yang dibentuk tanpa melalui proses di kongres dan penghapusan posisi wakil ketua dua dan digantikan dengan/sebagai staff khusus, begitu juga dengan masuknya empat klub baru (PS TNI, PS Madura United, PS BhayangkaraUnited dan PS Bali United) dalam strata tertingi kompetisi Liga.
Dalam kongres di Bandung, Februari 2017, juga tidak ada pembahasan dan keputusan terkait dengan kehadiran dan diterimanya empat klub tersebut. Yang ada hanya disebutkan bahwa peserta kompetisi Liga resmi PSSI nantinya adalah 18 klub sesuai dengan kompetisi terakhir periode 2014-2015 silam. Pertanyaannya, dari mana muncul keempat klub di atas? Padahal, untuk mencapai posisi strata tertinggi, sebuah klub harus memulai dari kompetisi terendah.
Kembali ke komitmen BOPI-PSSI di atas, apakah ini yang dimaksud oleh PSSI dengan hukum olahraga (baca sepak bola) yang mereka pakai? tanpa proses kompetisi berjenjang dari bawah, sebuah klub yang baru terdaftar dengan nama PT baru, bisa langsung masuk strata tertinggi?