"Apa susahnya PSSI mengikuti pemerintah. Kami juga menyadari bahwa persoalannya memang cukup complicated. Kami bukan ngotot, tapi kami hanya merespons atas permintaan rekomendasi dari PSSI," Deputi Peningkatan Prestasi Kemenpora Gatot S Dewa Broto di Jakarta, Senin (10/10/2016
Ya, judul tulisan diatas sengaja saya ambil dari potongan keterangan Deputi peningkatan Prestasi Kemenpora Gatot S Dewa Broto tersebut seperti yang disampaikannya kemaren dan dikutip oleh banyak media baik itu cetak maupun online. Tentu saja bagi kita yang mengikuti perkembangan polemik terkait lokasi Kongres tahunan PSSI ini menjadi miris, kecewa bertanya-tanya ada apa dengan semua ini? ada apa dengan sepakbola Indonesia ini? karma apa yang sedang melanda sepakbola di negri ini? sepertinya memang tidak jauh dari kekisruhan yang satu ke kekisruhan lainya.
Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) sudah jelas memutuskan hanya memberikan rekomendasi jika pelaksanaan Kongres PSSI yang dengan agenda utama pemilihan kepengurusan baru periode 2016-2020 ini berlangsung digelar di Yogyakarta. Sementara PSSI tetap saja pada keputusan Komite Eksekutif (Exco) agar Kongres Pemilihan tetap mengambil lokasi di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel).
Sekedar info, belakangan baru diketahui bahwa ternyata sebelum menetapkan Kongres Pemilihan di Makassar ini PSSI sudah bertemu dengan Kemenpora. Kemenpora dikatakan sempat menerima kehadiran Plt.Ketua Umum PSSI Hinca Pandjaitan dan Sekjen PSSI Azwan Karim, waktu itu PSSI sempat menanyakan apa rekomendasi Kemenpora untuk Kongres Pemilihan nanti. Saat itu Kemenpora menjawab rekomendasinya digelar di Yogyakarta, DISINI
Kalau melihat pada kengototan PSSI ini sebetulnya semuanya sudah terjawab yaitu dengan adanya kabar yang mengatakan bahwa sudah dikelaurkanya izin keramaian dari Mabes Polri. Yang mengabulkan rekomendasi Kementerian Olahraga tentang pelaksanaan kongres di Yogyakarta. Namun anehnya piha PSSI seperti yang disampaikan anggota Exco PSSI Tony Apriliani mengatakan Kongres Tahunan tetap di Makassar, karena sudah mendapat restu Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA), dan juga Badan Sepak Bola Asia (AFC). “Sampai hari ini, FIFA dan AFC masih menyetujui di Makassar," ujar Tony, Senin (10/10).
Padahal seperti yang kita ketahui juga dari banyak pemebritaan di media apa yang diinginkan PSSI selama ini sudah selalu berusaha dipenuhi oleh pemerintah/kemenpora . Sebagai contoh permintaan dana untuk Timnas Indonesia U-19 yang berlaga di Piala AFF 2016. Pemerintah memberikan bantuan sebesar Rp1,4 miliar dari sekitar Rp3 miliar yang diajukan. Bahkan dikatakan PSSI juga mengajukan dana untuk pelaksanaan Kongres PSSI tahunan yang bakal diselengarakan ini
Konsolidasi CaKetum PSSI Edy Rahmayadi dengan pendukungnya K85 poskediri.com
Jadi dengan belum ditemukanya kata sepakat atau titik temu antara Kemenpora dengan PSSI terkait dengan lokasi kongres ini. Tentu ini bisa menimbulkan berbagai sepekulasi. Seperti bisa saja terjadi penundaan atau bahkan mungkin bisa terjadi seperti Kongres tandingan? sebab seperti yang sudah diberitakan K-85 (voters/angota pemilik hak suara PSSI) sudah menggelar prakongres sendiri tampa kehadiran PSSI di Yogyakarta. Bukankah ini akan menambah peliknya persoalan? seperti yang diketahui keputusan Kongres PSSI harus melalui atau mendapat persetujuan dari Exco PSSI serta harus diketahui juga oleh FIFA dan AFC.
Ya, seperti yang pernah dikatakan oleh Juru Bicara Kelompok 85 (K-85), Gatot Haryo Sutedjo setelah mereka mengetahui bahwa izin pelaksanaan Kongres tahunan PSSI di Yogyakarta sudah keluar dari Markas Besar (Mabes) Polri. Mereka memutuskan berkumpul di Yogyakarta Sabtu (8/10) lalu guna persiapan Kongres, tercatat yang hadir ada 80 pemilik sah suara PSSI “Kami (K-85) harus taat asas. Pemerintah sudah mengeluarkan rekomendasi di Yogyakarta. Mabes Polri sudah memberikan izin di Yogyakarta. Kami harus menuruti yang resmi,”
Pertanyaanya tentu apakah pelaksanaan Kongres Pemilihan di Yogyakarta ini tidak lagi membutuhkan penunjukkan atau pengesahana dari Komite Eksekutif (Exco) PSSI? Atau apakah K-85 yang memang betul sebagai mayoritas pemilik suara di federasi nasional (PSSI) ini hanya membutuhkan rekomendasi pemerintah dan izin dari Mabes Polri saja? Apakah dengan keluarnya izin dari kepolisian itu sama artinya dengan legalitas penyelenggaraan?....entah lah
Namun yang pasti seperti yang diberitakan kemaren Kandidat Ketua Umum PSSI periode 2016-2020 Edy Rahmayadi (Pangkostrad) ternyata sudah merapatkan barisan dengan kelompok pendukungnya K85 dan sekaligus melakukan konsolidasi tertutup di Yogyakarta, Minggu (9/10). Upaya konsolidasi ini dikatakan dilakukan untuk mempersiapkan timnya dalam memenangkan kursi ketua umum PSSI 2016-2012 nanti.
Selain itu konsolidasi tersebut juga dikatakan menjadi ajang silaturahim bagi semua pihak. Edy Rahmayadi juga optimis bisa mendapatkan dukungan penuh dari kelompok 85 (K-85) yang terdiri dari antara lain pemilik suara Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI DIY. Ia juga mengklaim bahwa pendukungnya saat ini kian bertambah dan kuat.