Indonesia merupakan wilayah luas multikultural dengan banyak sekali keberagamannya. Negara dengan peringkat 4 populasi terbanyak di dunia ini pun ikut diperkaya dengan berbagai ras, suku , budaya, bahasa, agama, dan kepercayaan. Semua perbedaan tersebut telah membuat Indonesia perlu mencari suatu solusi pegangan yang bisa dijadikan sandaran untuk mempersatukan masyarakat dan kepentingan masing-masing di dalamnya. Maka itu lahirlah semboyan Bhineka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, persatuan bangsa ini banyak mengalami ancaman, baik eksternal maupun internal.
Kondisi politik di Indonesia sering berada di kondisi yang tidak stabil. Banyak sistem yang telah berganti dari sejak pasca kemerdekaan, mulai dari parlementer sampai sistem demokrasi Pancasila, lalu pada zaman orde baru semua terpusat pada pemerintahan Soeharto, kemudian diikuti dengan masa saat ini yaitu era reformasi. Pada era ini kondisi demokrasi sudah dianggap lebih baik dibanding keadaan era-era sebelumnya. Tetapi dalam kondisi politik di Negara Indonesia ada salah satu istilah yang dikenal dengan politik identitas. Fenomena politik identitas ini menjadi strategi khusus yang ramai digunakan, khususnya dalam pemilihan umum di Indonesia.
Jika kita ambil contoh di tahun-tahun lalu di 2017 terjadi salah satu kasus politik identitas dalam Pilkada DKI. Munculnya kasus penistaan agama, gerakan aksi damai 212, pemisahan kubu kelompok masyarakat berlawanan menjadi cebong dan kampret telah menjadi faktor pembangkit semangat dari umat Islam untuk memilih pemimpin yang seagama sehingga dianggap menjadi sebab utama terpilihnya pasangan Anies-Sandi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dalam pilkada tahun 2017 tersebut.
Politik Identitas akan mengumpulkan atau menggabungkan kelompok atau suatu golongan tertentu dengan identitas seperti gender, ras, agama, suku, dll menjadi sebuah kelompok identitas. Hal inilah yang selanjutnya akan menjadi dasar lahirnya politik identitas dalam persoalaan kenegaraan yang berkebalikan dengan tujuan yang hendak dicapai negara ini yaitu integrasi nasional, sebuah usaha atau proses untuk menyatukan perbedaan yang ada.
Politik Identitas
Menurut Thomas Wilson politik identitas adalah penggunaan identitas atau persamaan bersama sebagai ajang politik praktis, penggunaan identitas atau persamaan ini digunakan untuk meraih dukungan dari orang yang memiliki kesamaan agama, ras, suku, maupun persamaan lain.
Politik identitas tidak sama dengan "identitas politik", karena identitas politik cenderung pada identitas yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok orang yang berbeda dengna yang lain. Sedangkan "politik identitas" merupakan upaya yang dilakukan terhadap kepemilikan identitas untuk membangun sebuah perbedaan ("kami" dan "bukan kami") yang biasanya atas dasar ras, etnik, budaya ataupun bahkan agama tertentu (Andriyani, 2019)
Adapun menurut Jerry Chan, bahwa politik identitas dapat bermanfaat dan menjadi positif, jika dilakukan untuk bersama-sama menentang hal buruk. Misalnya mempunya persamaan untuk menentang rasisme, persamaan untuk melakukan gerakan anti narkoba, dan sebagainya.
Tetapi dia juga menyayangkan bahwa politik identitas juga dapat bisa menjadi hal yang negatif jika digunakan untuk memecah dan mengadu domba, seperti membuat kelompok eksklusif tertentu berdasarkan agama, ras, etnis, yang pada akhirnya akan menghambat integrasi nasional dan menghasilkan berbagai bentuk tindakan intoleransi di masyarakat.
Integrasi Nasional
Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Pada dasarnya integrasi nasional merupakan konsep penting bagi negara heterogen seperti Indonesia yang harus dan perlu dipahami kemudian dipraktekan oleh seluruh warga negara.