Katanya Indonesia merupakan negara agraris yang menurut Riwanto dalam bukunya berjudul “Mencari Indonesia” yang terbit tahun 2007, negara agraris adalah sebuah negara dimana pertanian merupakan sektor kuat yang menopang perekonomian di negara tersebut. Yang berarti sebagian besar masyarakat yang hidup didalamnya merupakan seorang petani atau buruh tani. Sektor pertanian di negara agraris harusnya dapat memberikan kemakmuran kepada masyarakat seperti kelimpahan pangan, harga pangan yang terjangkau oleh semua kalangan, atau pemasaran hasil pertanian yang merata.
Namun di Indonesia yang sering menyebut dirinya sendiri sebagai negara agraris tidak menunjukkan kemakmuran yang berasal dari sektor pertanian. Pada tahun 2023, Badan Pangan Nasional (Bapanas) sempat mengeluarkan surat edaran tentang harga jual gabah kering yang bernilai Rp4.200,00/kg pada batas bawah dan Rp4.550,00/kg pada batas atas, namun sudah ditarik kembalik per tanggal 8 Maret 2023 karena mendapat kecaman dari masyarakat terkhusus dari para petani. Ini merupakan salah satu contoh dukungan pemerintah terhadap para petani di negara agraris tercinta Indonesia yang ingin membuat petani bernostalgia kembali saat zaman kolonial.
Di tengah panen raya, Bulog malahan melakukan impor beras dari India, Vietnam, Thailand dan negara lainnya yang berakibat gabah lokal tidak terserap oleh pasaran dan petani harus menjual dengan harga rendah agar gabah yang dijual menjadi laku. Selama melakukan perawatan, pemerintah juga tidak memberikan peran berarti. Pupuk yang mahal, pestisida yang mahal membuat petani mengeluarkan modal yang cukup besar untuk menghasilkan produk pertanian bagi masyarakat Indonesia dan bagi kelangsungan petani itu sendiri. Semakin tragis lagi apabila seitap panen raya, petani harus menjual produk pertaniannya dengan harga rendah hanya untuk bertahan hidup karena kebijakan dan perilaku pemerintah yang tidak pro petani.
Di sisi lain, pemerintah terus mencanangkan program untuk mengajak anak muda menjadi petani milenial. Tetapi mereka tidak melihat kebijakan – kebijakan dibelakang yang telah mereka lakukan. Anak muda di Indonesia juga pasti dapat menilai dan melihat, bahwa sektor pertanian di Indonesia tidak begitu menjamin masa depan mereka. Lantas bagaimana wacana pemerintah yang ingin anak muda menjadi petani milenial namun pemerintah sendiri tidak memberikan dukungan yang berarti terhadap sektor pertanian.
Kondisi seperti ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi kampus – kampus di Indonesia yang memiliki program studi pertanian. Dengan keadaan seperti ini dapat membuat peminat program studi pertanian menjadi minim. Sedikitnya peminat di sektor pertanian dapat membuat program studi pertanian mati. Inovasi yang dilakukan pihak kampus dapat memberikan hasil yang tidak menyenangkan karena tidak mendapatkan dukungan dari pemerintah itu sendiri. Setiap program studi pertanian di Indonesia harus memikirkan jalan sendiri untuk menyelesaikan polemik yang sedang terjadi pada sektor pertanian di Indonesia ini. Pihak kampus juga harus berpikir keras bagaimana mereka dapat menjamin para lulusan pertanian mendapatkan pekerjaan di sektor pertanian ini. Selain membutuhkan inovasi, pihak kampus juga harus mulai mencanangkan program bersama pemerintah yang pro terhadap petani dengan meregulasi kebijakan – kebijakan yang ada sehingga pemerintah dan pihak kampus dapat mencetak petani – petani muda milenial yang berkualitas.
Semoga polemik sektor pertanian ini segera berakhir. Dengan kebijakan – kebijakan yang baik dapat menarik minat kaum muda untuk tetap berada di sektor pertanian sehingga Indonesia dapat menjadi negara agraris yang sebenarnya. Harapan itu selalu ada, apabila berhenti berharap maka kebahagian tidak akan pernah datang.
Pustaka
Tirtosudarmo, Riwanto. 2007. Mencari Indonesia: Batas-batas Rekayasa Sosial. Yogyakarta: LIPI.
https://www.sinpo.id/detail/47175/penetapan-harga-gabah-tuai-polemik-dpr-pertanyakan-tugas-bapanas
https://epaper.kontan.co.id/news/851668/Tuai-Polemik,-Surat-Edaran-Harga-Gabah-Dicabut