Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Sebutan seperti itu sudah umum dikenal masyarakat sejak pendidikan dasar di mata pelajaran sosial tingkat awal.
Banyak kisah sejarah yang menuliskan sebutan itu. Mereka bilang dimulai sejak masa prasejarah, atau sejak awal zaman kerajaan Hindu Budha, atau sebagainya, sehingga membuat khalayak menerimanya. Namun sekarang julukan itu tidak lagi relevan dengan Indonesia yang sekarang.
Apabila negara agraris didefinisikan secara sederhana maka negara agraris adalah negara yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian petani, maka Indonesia masih relevan dengan sebutan itu.
Tetapi apabila definisi negara agraris adalah negara yang perekonomiannya tergantung pada sektor pertanian maka, sebutan itu jugs tidak lagi relevan. Menurut Riwanto (2007), pertanian menjadi sektor yang menopang perekonomian di negara agraris.
Sesuai data BPS triwulan-III di 2019, ekonomi Indonesia masih ditopang oleh sektor industri dengan pencapaian sebesar 19,62 %. Sedangkan pertanian berada dibawahnya dengan pencapaian sebesar 13,45 %. Hal ini dikarenakan rasio lahan dan SDM tidak lagi ideal.
Mantan wakil menteri pertanian, Bayu Krisnamurthi, saat ini land man ratio Indonesia 0,2 hektare lahan pertanian per orang. Angka rasio itu terus menurun. Lahan sebesar itu dipakai untuk menanam padi, berkebun, peternakan sapi, dan sebagainya.
Belum lagi pengurangan lahan pertanian terutama sawah akibat pembangunan infrastruktur, pabrik maupun perumahan. Salah satunya yaitu penggusuran ratusan sawah produktif petani di Batang, Jawa Tengah untuk membangun PLTU. Menurut Hardjowigeno (2005), untuk pembuatan lahan sawah membutuhkan waktu 5-10 tahun.
Dengan banyaknya faktor-faktor yang membuat Indonesia kehilangan ciri khasnya sebagai negara agraris, maka dibutuhkan ide baru untuk mengembalikan julukan Indonesia itu.
Pada jaman Pak Harto, beliau berusaha sangat keras dalam membangun pertanian di Indonesia dengan kebijakannya yang baik. Beberapa program pertanian pada era Pak Harto yaitu:
1. Pak Harto melakukan investasi besar-besaran untuk infrastruktur pertanian seperti pembuatan waduk, bendungan, dan irigasi.
2. Menyediakan sarana penunjang seperti pupuk yang dimana petani akan mudah mendapatkannya dengan kredit bank.