Dinasti politik secara garis besar adalah kekuasaan secara turun temurun yang dilakukan oleh keluarga yang masih terikat dengan hubungan darah.
Namun dalam politik praktis di Indonesia, dinasti politik tidak hanya dilakukan oleh mereka yang mempunyai hubungan darah, tetapi juga dengan mereka yang disatukan oleh sebuah pernikahan -- persaudaraan, yang artinya, mereka menjadi "satu ikatan".
Dinasti politik ini tak ubahnya seperti monarki absolut yang memakai topeng baru, yang memungkinkan kekuasaan dipegang oleh orang yang itu-itu saja dan dari lingkungan itu-itu saja.
Dinasti politik di Indonesia sudah berlangsung sejak jaman Orde Lama, walau ketika Soekarno berkuasa, anak-anaknya saat itu tidak terlibat dalam politik, tetapi selepas reformasi 98 keturunan Soekarno mulai terlibat dalam urusan politik di Indonesia.
Sebut saja Megawati sebagai mantan Presiden, Taufik Kemas sebagai mantan Ketua MPR, Puan Maharani sebagai ketua DPR, Guruh Soekarno sebagai anggota DPR, Puti Guntur sebagai anggota DPR, dan Rachmawati sebagai mantan Anggota Dewan Pertimbingan Presiden. Dinasti politik juga terjadi pada keluarga Soeharto, Hatta, Habibie, Gus Dur, SBY, Amin Rais hingga Jokowi.
Ketika kita berbicara masalah dinasti politik, maka kita juga akan membicarakan masalah oligarki, karena dua hal itu tidak akan pernah terpisahkan.
Oligarki secara garis besar berarti bentuk kekuasaan yang dipegang oleh elit kecil, termasuk didalamnya yang mempraktekkan dinasti politik. Itulah sebabnya, ketika kita bicara masalah dinasti politik, berarti secara tidak langsung kita akan membicarakan oligarki. Karena secara sistematis atau struktur, walaupun saat ini tiap daerah sudah mempunyai otonomnya masing-masing, tetapi tetap saja nantinya akan mengekor ke pusat.
Analogi sederhananya begini: ketika pusat mengeluarkan kebijakan A, berarti daerah harus satu suara dengan pusat. Dan untuk menciptakan satu suara itu, diperlukan yang namanya politik dinasti.
Begitu pula dengan kekuasaan yang ada di Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Di dalam ketiganya harus ada orang-orang dari satu dinasti untuk mempengaruhi suara, sehingga semuanya terkoneksi, terstruktur, dan reaksi penolakan terhadap sebuah kebijakan akan dengan mudah dihindari.
Sebenarnya bagus atau tidak sih dinasti politik itu? Jika melihat kultur politik yang ada di Indonesia, terlebih dilihat melalui kacamata Sibernatika Hukum, maka Saya katakan bahwa dinasti politik di Indonesia tidaklah bagus.
Kenapa? Karena pada kenyataannya, ketika money politic dijadikan sebuah standar atau acuan dalam tingkat kemenangan, maka hal itu akan membuat nilai/value politik di Indonesia semakin menurun.