Tulisan ini ditulis oleh Hisyam Ihsan Mazaya.
1. Pendahuluan
Pembentukan birokrasi merupakan wadah bagi penguasa dengan menjalankan kekuasaan dan kepentingannya dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, tugas birokrasi adalah “melaksanakan/melaksanakan” ketentuan-ketentuan mengenai kekuasaan yang diberikan Tuhan kepada raja, sehingga bertanggung jawab sepenuhnya kepada raja, bukan rakyat.
2. Isi
a. Konsep Dasar Birokrasi
Birokrasi merupakan salah satu hal penting yang keberadaannya tidak dapat kita abaikan. Keberadaan birokrasi sendiri merupakan dampak dari tugas utama negara dalam hal usaha menciptakan kesejahteraan di dalam masyarakat. Di dalam beberapa momen negara bertugas memutuskan hal-hal yang terbaik untuk masyarakatnya maka dari itu terciptalah birokrasi yang dimana bertujuan untuk menciptakan sistem administrasi yang dapat memberikan pelayanan bagi kepentingan masyarakat negaranya. Menurut Syukur Abdullah (1991:229), ada tiga jenis birokrasi.
Birokrasi pemerintahan umum, yang terdiri dari jaringan institusi yang menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan umum dari tingkat nasional hingga lokal, termasuk menegakkan hukum dan ketertiban. Kegiatan-kegiatan ini memiliki sifat "mengatur" (regulative-function).
Birokrasi pembangunan, yaitu lembaga pemerintah yang bertugas mengelola sektor tertentu, seperti pertanian, kesehatan, pendidikan, atau industri, dalam rangka memenuhi tujuan pembangunan. Fungsi pembangunan atau adaptif adalah tujuan utamanya;
Birokrasi pelayanan, yang merupakan bagian dari pemerintah yang pada dasarnya berinteraksi dengan masyarakat. Pelayanan masyarakat secara langsung adalah tugas utamanya.
b. Mahzab Birokrasi Pemerintahan
Budi Setiyono (2004) memandang bahwa para pengamat sosial-politik, ada dua ideologi yang berlaku secara umum. Pertama, birokrasi diciptakan sebagai alat kekuasaan, sehingga memunculkan mazhab kekuasaan; kedua, birokrasi diciptakan dan dibentuk untuk melayani kebutuhan masyarakat, sehingga memunculkan mazhab kebutuhan masyarakat.
Mazhab pertama berpendapat bahwa penguasa yang berkuasa membutuhkan bantuan bawahan yang kompeten dan dapat dipercaya. Dengan demikian, pembentukan birokrasi merupakan cara penguasa menjalankan kekuasaan dan kepentingannya dalam menata kehidupan bernegara. Tugas birokrasi adalah untuk "merealisasikan/menegakkan" titah kekuasaan yang diberikan oleh Tuhan kepada raja, dan oleh karena itu, birokrasi lebih bertanggung jawab kepada raja daripada kepada rakyat.
Mahzab kedua yang lazim adalah bahwa birokrasi ada karena masyarakat menginginkannya untuk membantu masyarakat dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dari kedua perspektif tersebut, terlihat jelas bahwa organisasi birokrasi memiliki dua mazhab yang berbeda. Satu mazhab memperhatikan dan melindungi rakyatnya, sementara mazhab yang lain mengorbankan rakyatnya dan memuja atasannya. Akibatnya, terdapat beragam perspektif mengenai arti penting organisasi birokrasi. Konotasi-konotasi tersebut antara lain:
Nilai Positif
Birokrasi diberi konotasi positif ketika digambarkan sebagai organisasi yang sah, logis, dan efisien. Birokrasi adalah organisasi yang membantu masyarakat dalam mencapai tujuannya secara efisien dan efektif.
Nilai Negatif
Ketika birokrasi disebut sebagai organisasi yang penuh dengan penyakit (patologi), organisasi yang gemuk, pemborosan, tidak efektif dan tidak efisien, korupsi, dan sebagainya, maka konotasinya adalah negatif. Penguasa menggunakan birokrasi untuk menindas rakyat, yang berarti rakyat harus selalu patuh dan tunduk pada penguasa tanpa mempedulikan rakyat.
Nilai Netral (value free)
Semua penyelenggara negara di lembaga eksekutif dan organisasi besar yang pegawainya digaji oleh pemerintah negara. Birokrasi dipandang sebagai organisasi pemerintah (negara) yang menjalankan tugas-tugas administratif dan teknis.
c. Aliran Birokrasi Pemerintahan
Teori adalah aliran gagasan tentang bagaimana pemerintah bekerja. Dalam ilmu politik, ada sejumlah gagasan tentang bagaimana birokrasi dibuat. Berikut adalah jabaran mengenai teori-teori aliran birokrasi pemerintahan:
Teori Rational-Administrative Model
Max Weber adalah orang yang mengemukakan teori model ini. Model ini mengatakan bahwa birokrasi terbaik adalah birokrasi yang dibangun di atas sistem aturan yang rasional dan bukan berdasarkan paternalisme, karisma, atau kekuasaan. Teori ini mengatakan bahwa birokrasi harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat menjadi sistem sosial yang dapat diandalkan, terukur, dapat diprediksi, dan efisien.
Power Block Model
Model ini mengatakan bahwa kompleksitas membuat orang sulit membuat keputusan. Cara berpikir ini mirip dengan cara berpikir Marxis. Marx beranggapan bahwa birokrasi disebabkan oleh perbedaan kelas sosial antara si kaya dan si miskin.
Teori Bureaucratic Oversupply Model
Ideologi lineralisme adalah dasar dari teori ini. Teori ini muncul sebagai reaksi terhadap gagasan birokrasi Max Weber dan Karl Max. Teori ini menunjukkan kekuatan kelompok birokrasi yang dianggap terlalu besar, menghalangi kehidupan masyarakat, dan menggunakan terlalu banyak orang.
Teori New Public Service Model
Teori ini merupakan argumen yang menentang gagasan bahwa peran birokrasi harus diserahkan kepada kekuatan pasar. Teori ini mengatakan bahwa birokrasi adalah kelompok yang berbeda dengan sektor swasta, dengan pekerjaan dan cara yang berbeda dalam melakukan sesuatu.
3. Penutup
Birokrasi sendiri merupakan salah satu hal penting yang keberadaannya tidak dapat kita abaikan. Keberadaan birokrasi sendiri merupakan dampak dari tugas utama negara dalam hal usaha menciptakan kesejahteraan di dalam masyarakat. Di dalam beberapa momen negara bertugas memutuskan hal-hal yang terbaik untuk masyarakatnya maka dari itu terciptalah birokrasi yang dimana bertujuan untuk menciptakan sistem administrasi yang dapat memberikan pelayanan bagi kepentingan masyarakat negaranya.