Lihat ke Halaman Asli

Hisyam IhsanMazaya

Mahasiswa Universitas Mulawarman : Jurusan Ilmu Pemerintahan

Standar Etika Komunikasi Pemerintahan

Diperbarui: 29 Juli 2022   00:05

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Ilmu Sosbud dan Agama. Sumber ilustrasi: PEXELS

Dennis Gouran memberikan beberapa pedoman untuk menilai tanggung jawab etis komunikasi pemerintahan, yaitu :

1. Pemalsuan informasi yang diberikan kepada umum secara sengaja, khususnya dalam keadaan yang melibatkan kesejahteraan umum, adalah tidak pantas dan tidak bertanggung jawab.

2. Pengklasifikasian dokumen-dokumen pemerintah, dengan tujuan menyembunyikan atau dengan kata lain membuat masyarakat umum tidak mengetahui hal-hal yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat adalah tidak pantas dan tidak bertanggung jawab.

3. Penggunaan sumber-sumber berita resmi secara sengaja dengan tujuan untuk menguburkan tindakan-tindakan pemerintah yang memalukan dan tidak jujur adalah tidak pantas dan tidak bertanggung jawab.

4. Kecaman pers dengan tujuan untuk meyakinkan bahwa setiap tindakan pemerintah hanya dipandang dari tema-tema yang baik adalah tidak pantas dan tidak bertanggung jawab.

5.  Usaha-usaha yang disengaja oleh agen-agne pemerintah untuk menekan atau dengan kata lain mencampuri penggunaan yang sah kebebasan berekspresi individu, dalam batasan yang diberikan oleh pengadilan adalah tidak pantas dan tidak bertanggung jawab.

6. Tindakan-tindakan pemerintah yang terbuka dan tersembunyi yang dirancang untuk menggambarkan dengan karakter yang tidak sebenarnya atau sikap seseorang calon poitikus, atau warga negara yang lainnya, atau untuk melanggar hak-hak individu tersebut adalah tidak pantas dan tidak bertanggung jawab.

7. Penggunaan bahasa oleh tokoh pemerintah yang disengaja bertujuan mengaburkan aktivitas atau ide yang digambarkannya adalah tidak pantas dan tidak bertanggung jawab.

Ted Finan dan Stewart Macaulay mengembangkan dan menerapkan serangkaian prinsip untuk mengatur pernyataan-pernyataan oleh peabat pemerintahan yang mungkin melumpuhkan penolakan dan protes warga. Mereka menganggap prinsip ini lebih sebagai kewajiban moral atau etika pejabat pemerintahan ketika mengomentari secara terbuka usaha-usaha protes sosial warga.

1. Suatu pernyataan adalah tidak patut jika ia warga membalas dendam kepada para pemrotes dengan cara mengasingkan mereka, menolak mereka bekerja, menyerang mereka secara fisik dan lain-lain;

2. Harus ada kehati-hatian untuk menghindari pernyataan yang salah sebab akan menghalangi pengertian dan keputusan yang rasional;

3. Komentar-komentar harus didukung oleh data yang dapat dipercaya dan pertimbanagan yang logis;

4. Kecaman penolakan harus digandengkan dengan peringatan bahwa protes dan penolakan merupakan bagian penting dalam tradisi Amerika;

5. Suatu pernyataan seharusnya tidak dibuat ketika risiko dalam menekan penolakan atau mendorong kekerasan terlalu besar jika dibandingkan dengan tujuan pernyataan tersebut.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H




BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline