Lagi lagi kita perlihatkan bagaimana bobroknya sistem kerja para wakil rakyat, RUU penyiaran yang digagas oleh komisi I DPR RI menjadi sorotan tajam. Berbagai elemen organisasi Pers, akademisi, dan aktivis, menyatakan penolakan tegas terhadap RUU ini. Masih banyak pasal kontroversial yang menjadikan alasan RUU Penyiaran dinilai berpotensi melemahkan kemerdekaan pers dan demokrasi di Indonesia.
RUU Penyiaran berpotensi melemahkan independensi dewan Pers dengan menetapkan repsentasi pemerintah dan industri media di dalamnya. Sangat amat disayangkan hal ini akan menjadi hambatan tugas Dewan Pers dalam melindungi Kemerdekaan Pers.
Berbagai aksi demonstrasi dan penolakan telah dilakukan diberbagai platform online baik dari masyarakt sipil maupun organisasi pers. Pengesahan RUU Penyiaran dikhawatirkan akan menjadi kemunduran besar bagi demokrasi di Indonesia. Maka dari itu sama sama kita menolak RUU Penyiaran untuk menjaga kemerdakan pers dan melindungi hak publik atas informasi.
Dampak Negatif Pengesahan RUU Penyiaran:
- Membatasi ruang redaksi dalam menentukan konten siaran
- Membungkam media yang kritis terhadap pemerintah
- Melanggar hak publik atas informasi
- Memarginalkan media komunitas
- Melemahkan demokrasi di Indonesia
