Urgensi rancangan RKUHP di Indonesia saat ini sudah tidak sesuai dengan nilai nilai yang berlaku dimasyarakat saat ini, pedoman hukum pidana saat ini hanya berlaku pada ketentuan tindak pidana dan kesalahan yang dilakukan tanpa melakukan pemasukan tujuan dan asas dari pemidanaan tersebut.
Penyusunan rancangan RKUHP adalah salah satu upaya pemerintah untuk menanggulangi beberapa persoalan dalam hukum yang terdapat pada Undang Undang hukum pidana ( KUHP) saat ini, sehingga tidak ada lagi ketentuan yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman di era sekarang sehingga yang berlaku itu hanya yang meniadakan perang lembaga hukum adat dan hukum agama untuk menyelesaikan masalah pidana di masyarakat.
Akan tetapi pengaturan rumusan yang berlajan masih terdapat suatu masalah yang disebabkan tidak koneksinya asas keadilan dengan legilitas dengan prinsip keadilan yang digunakan untuk mencapai keadilan itu sendiri,sehingga keseimbangan yang harus dilakukan oleh hakim sebagai dasar penindaan.
Konsep yang terdapat dalam penekanan konsepsi keseimbangan dalam RKUHP ini menunjukan bahwa sebenarnya rancangan regulasi ini dimaksudkan untuk memperbaiki peraturan hukum pidana diindonesia saat ini yang dianggap belum dapat mewujudkan 3 nilai dasar hukum dimasyarakat, adapun 3 nilai dasar hukum yang ada di indonesia antara lain;
1. Keadilan hukum.
2. Kepastian Hukum.
3. Kemanfaatan Hukum.
