Kisruh partai Demokrat bermula dari tudingan bahwa ada upaya Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, merebut kursi Agus Harimurti Yudoyono (AHY) dari ketua umum partai Demokrat, demi kepentingan pencapresan 2024.
Walaupun, kabar tersebut dibantah Moeldoko. Namun, polemik seputar kudeta AHY tetap berlanjut, hingga SBY pun turun tangan dalam mengatasinya. Buntut dari kekisruhan tersebut beberapa petinggi partai berlambang mercy itu pun resmi dipecat.
Sikap ini diambil para petinggi partai Demokrat, tentu dengan pertimbangan dan kalkulasi politik yang matang demi menjaga marwah partai.
Namun, sikap memecat Marzuki Ali, serta enam kaders yang dilakukan Demokrat, dinilai sebagai tindakan yang blunder, karena tidak dapat menghambat langkah politik mereka dan tidak serta merta melemahkan strategi dan nyali politik dari mereka.
Karena melalui komunikasi politik yang dibangun bersama pengurus partai Demokrat yang tidak menyukai kepemimpinan AHY, dengan dalih demi menyelematkan partai Demokrat, akhirnya menemui kata sepakat yaitu digelarnya Kongres Luar Biasa (KLB).
Kongres Luar Biasa (KLB) pun akhirnya digelar di Hotel The Hill Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). Menariknya, sejak awal Moeldoko menampik isu bahwa dirinya tidak terlibat dalam upaya kudeta AHY sebagaimana tuduhan sejumlah petinggi partai Demokrat. Namun, hasil pelaksanaan KLB memutuskan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat menggantikan AHY.
Hal ini secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa partai Demokrat memang butuh sosok seorang Moeldoko, yang juga orang dekat presiden Joko Widodo, demi membangun akses partai Demokrat dengan kekuasaan, agar nantinya berdampak positif terhadap partai Demokrat di masa mendatang, yaitu pesta demokrasi 2024.
Walaupun, sejak awal muncul isu bahwa nantinya Moeldoko menjadi calon Presiden yang bakal usung partai Demokrat. Namun, rasanya belum saatnya untuk wacana ke arah 2024.
KLB yang digagas Jhoni Allen Marbun dkk, bukan hanya menyingkirkan AHY dari pucuk pimpinan partai Demokrat, namun juga mendepak Susilo Bambang Yudoyono (SBY) dari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.
Namun, menjelang pelaksanaan KLB Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Ossy Darmawan menilai bahwa KLB sebagai upaya "kudeta" partai Demokrat yang dilakukan oleh kubu yang kontra terhadap AHY, merupakan perbuatan melawan hukum.