Pemilu di Indonesia telah menjadi bagian penting dalam sejarah politik negara ini. Pemilu pertama di Indonesia diselenggarakan pada 29 September 1955. Pemilu ini merupakan yang pertama setelah Indonesia merdeka dan diikuti oleh lebih dari 30 partai politik serta lebih dari seratus daftar kumpulan dan calon. Hasil pemilu tersebut menempatkan Partai Nasional Indonesia (PNI) sebagai pemenang dengan 57 kursi.
Pemilu ini dianggap berhasil diselenggarakan secara lancar, jujur, adil, dan demokratis, serta mendapat pujian dari berbagai pihak, termasuk negara-negara asing.
Pemilu di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan sejak zaman kemerdekaan. Pemilu pertama di Indonesia diselenggarakan pada 29 September 1955 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pada 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Dewan Konstituante.
Sejak Pemilu 1955, Indonesia telah mengalami berbagai perubahan dalam sistem pemilihan umum. Pada awalnya, pemilu diikuti oleh banyak partai politik, namun seiring berjalannya waktu, terjadi konsolidasi partai politik yang mengakibatkan fusi antar partai politik. Sebagai contoh, pada tahun 1973, terjadi fusi antara NU, Parmusi, Perti, dan PSII menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), serta fusi antara PNI, Parkindo, Partai Katolik, Partai IPKI, dan Partai Murba menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI).
Sejak reformasi, Indonesia telah melaksanakan sejumlah pemilu yang dianggap sebagai tonggak sejarah dalam demokrasi tanah air. Pemilu tahun 1999, yang diselenggarakan setelah jatuhnya rezim otoriter Orde Baru, dianggap sebagai pemilu paling demokratis dalam sejarah Indonesia yang diikuti oleh 48 partai politik.
Beberapa masalah yang kerap mencuat dalam pemilu di Indonesia antara lain adalah kampanye hitam, money politics, politik identitas, kecurangan, dan ketidaknetralan penyelenggara pemilu. Kampanye hitam (black campaign) sering dilakukan oleh salah satu kandidat atau partai politik dengan menyebarkan informasi palsu atau menyesatkan tentang lawan politiknya.
Money politics juga sering terjadi, di mana calon atau partai politik menggunakan uang untuk memengaruhi pemilih. Selain itu, politik identitas juga sering dimanfaatkan dalam pemilu, di mana isu-isu SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) digunakan untuk memenangkan suara.
Selain itu, kecurangan dalam bentuk pembelian suara, penggelembungan suara, dan manipulasi data juga sering terjadi dalam pemilu di Indonesia.
Ketidaknetralan penyelenggara pemilu juga menjadi permasalahan serius, di mana lembaga penyelenggara pemilu dianggap tidak netral dan terlibat dalam praktek kecurangan. Setiap masa pemilu tiba, kehidupan kebangsaan jadi penuh potensi bahaya, dan taruhannya adalah kualitas demokrasi serta eksistensi integrasi bangsa. Transformasi sistem politik yang diikuti dengan transformasi nilai dan peran para elitnya diharapkan dapat menjadi jalan keluar bagi permasalahan ancaman disintegrasi bangsa yang muncul sebagai ekses dinamika politik yang terjadi saat pemilu.
Dengan demikian, dalam upaya menjaga pemilu yang jujur dan adil, peran lembaga-lembaga pengawas pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sangat penting. KPU bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan.
Sementara Bawaslu bertanggung jawab atas pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat juga sangat penting dalam menjaga pemilu yang jujur dan adil. Masyarakat harus terlibat dalam pengawasan pemilu, melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi, dan menggunakan hak pilihnya dengan bijak.