Inflasi menjadi tantangan multidimensi yang memerlukan kerja sama erat dari berbagai pihak, terutama Pemerintah Republik Indonesia dan Bank Indonesia. Oleh sebab itulah terwujudnya Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TDIP) untuk menghasilkan sinergi dan inovasi kebijakan yang tepat sasaran.
Ketahanan pangan adalah risiko dan isu inflasi yang cukup krusial. Kondisi ini dapat terjadi karena jumlah penduduk yang banyak dengan permintaan bahan pangan yang meningkat pula, tetapi penawaran dan ketersediaan bahan pangan yang ada belum cukup untuk memenuhi keperluan tersebut. Akibatnya, bahan pangan meningkat dan akan mendorong terjadinya inflasi apabila kondisi tersebut dibiarkan terus berlangsung.
Tantangan Ketahanan Pangan Indonesia
Ketahanan pangan di Indonesia sampai saat ini masih menghadapi beberapa persoalan, seperti alih fungsi lahan pertanian. Selain itu kendati sektor pertanian menyerap tenaga kerja yang paling besar hingga mencapai 29,4%, pertumbuhan di sektor ini masih belum cukup stabil.
Melansir dari Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2020, kebutuhan lahan pangan Indonesia terus meningkat setiap tahunnya seiring meningkatnya pula jumlah populasi. Sejak 2020 2024, perkiraan kebutuhan lahan pangan berturut-turut dalam hektar adalah 11,67 juta 11,87 juta, 12,07 juta, 12,27 juta, 12,48. Sementara itu faktanya, luas panen dan produksi padi di Indonesia sejak 2018 hingga 2021 justru mengalami penurunan.
BI Luncurkan GNPIP untuk Jaga Inflasi
Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan alias GNPIP adalah gerakan yang dibentuk untuk keperluan sinergi, koordinasi, dan kolaborasi antarinstansi dan lembaga yang berada di pusat maupun daerah Indonesia. Pembentukan GNPIP tidak lain sebagai respons atas inflasi yang memengaruhi stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat.
Adapun lima langkah kebijakan untuk mencapai tujuan GNPIP adalah sebagai berikut.
- Memperkuat komunikasi dan sinergi koordinasi kebijakan pengendalian inflasi dalam rangka menjaga ekspektasi inflasi.
- Mengeluarkan sarana dan prasarana pertanian sehingga mampu mendorong produktivitas pertanian.
- Mengintegrasikan neraca dan data stok pangan daerah sebagai dasar penyusunan kebijakan untuk mengendalikan inflasi sehingga dapat memperkuat pula kerja sama antardaerah.
- Memperkuat infrastruktur dan rantai pasok guna meningkatkan kelancaran distribusi produk baik barang maupun jasa.
- Mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk melakukan intervensi pasar. Hal ini dilakukan untuk mengurangi fluktuasi harga bahan pangan seperti beras. Selain itu, cadangan pangan daerah dan pengaturan distribusi dapat dikelola melalui intervensi pasar.
Strategi dan Aktivitas GNPIP
GNPIP memiliki tujuh program unggulan sebagai langkah nyata sinergi dan inovasi ketahanan pangan nasional, yakni:
- dukungan pelaksanaan kegiatan operasi pasar/pasar murah
- penguatan ketahanan pangan strategi
- perluasan Kerja sama Antar Daerah (KA)
- dukungan subsidi ongkos angkut
- peningkatan pemanfaatan alsintan dan saprotan
- penguatan infrastruktur teknologi, informasi, dan komunikasi
- penguatan koordinasi dan komunikasi dalam rangka menjaga ekspektasi inflasi
GNPIP telah diterapkan di berbagai daerah. Di Lampung misalnya, komoditas yang menjadi fokus adalah bawang merah. Pasalnya Lampung memiliki potensi menjadi sentra pengembangan bawang merah di luar Pulau Jawa dengan beberapa wilayah utamanya, seperti Lampung Selatan, Pringsewu, dan Tanggamus. Upaya pengembangan ini dilakukan lewat usaha-usaha penumbuhan sentra produksi benih.
Sementara itu program GNPIP di Sulawesi Tengah fokus pada komoditas berbeda. Provinsi ini memusatkan perhatian pada pengembangan kawasan perikanan nasional untuk ikan cakalang yang jadi kebutuhan masyarakat di berbagai lapisan kelas ekonomi. Selain itu, komoditas lain yang juga tak kalah banyak dibutuhkan adalah telur ayam ras.
Sebelumnya GNPIP pada 2022 juga tak luput dari Jawa Timur. Guna menekan inflasi yang cukup persisten pada beberapa komoditas pangan utama, beberapa aktivitas GNPIP yang dilakukan di Jawa Timur antara lain digital farming pada 15 klaster padi, 500 hektar cabai dan aneka bawang, 100 green house budidaya cabai dan bawang, hingga penggunaan pupuk organik dan agen hayati dan berbagai lainnya. GNPIP Jatim juga menyelenggarakan program Sembako Murah Bersama QRIS dan kegiatan digitalisasi rantai pasok dan distribusi pangan.