Bagian terakhir dari tulisan ini dimaksudkan untuk menyimpulkan hasil temuan dari rangkaian penjelasan terhadap rumusan masalah tentang bagaimana dilema dalam Pemilukada di Indonesia. Dari pembahasan mengenai cita – cita Pemilukada dan Pemilukada yang sarat politik transaksional dapat ditarik benang merah bahwa apa menjadi idealita tidak sesuai dengan realita.
Walaupun dijelaskan bahwa ketika salah satu cita – cita dari diselenggarakan Pemilukada ialah untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas para elit politik lokal ternyata yang terjadi di lapangan adalah sebuah moral hazzard, dimana money politic menjadi senajata ampuh untuk menggaet massa.
Lalu untuk menciptakan stabilitas politik dan efektifitas pemerintahan di tingkat lokal, ternyata hal itu hanya menjadi impian. Karena sudah dijelaskan bahwa terdapat Kepala Daerah yang harus menaati kontrak dengan perusahaan yang menjadi sponsor Kepala Daerah tersebut, sehingga akan menimbulkan praktek kolusi dan nepotisme dalam menentukan kebijakan.
Adapula untuk memperkuat dan meningkatkan kualitas seleksi kepemimpinan nasional karena masih terbuka peluang bagi munculnya pemimpin – pemimpin nasional yang berasal dari bawah dan/atau daerah, karena kemudahan untuk menjalankan politik transaksional, dapat menjadi jaminan bahwa tidak akan ada pemimpin daerah yang kredibel jika praktek seperti itu masih jamak terjadi.
Yang terakhir adalah sebagai wadah dimana masyarakat lokal menyalurkan aspirasi politiknya untuk memilih pemimpin daerah sesuai dengan hati nuraninya masing – masing, hal ini sangat sulit untuk direalisasikan karena akan ada tim bayangan yang berada di belakang Kepala Daerah yang menganut politik transaksional, sehingga tiap kebijakan dan keputusan akan dengan mudahnya di setir.
Akhir kata, rangkaian tulisan Dilema Pemilukada Di Indonesia masih sebatas riset kepustakaan. Dari membaca buku, koran, jurnal, dan berbagai artikel online. Sangat minim. Namun keterbatasan tidak akan menyurutkan semangat penulis untuk terus memberikan pandangan dan pendapat demi terselenggaranya sistem demokrasi yang pancasilais, yang tidak menjadikan uang sebagai yang maha esa. Feedback sangat penulis harapkan, baik dari segi penulisan ataupun isi materinya. Jaya selalu Indonesiaku.
VIVA JUSTICIA!
