Pemilihan presiden tahun 2024 di Indonesia akan menjadi ujian berat bagi kedewasaan demokrasi
Indonesia dihadapkan pada masalah-masalah pelik, seperti pandemi COVID-19, krisis ekonomi, kesenjangan sosial yang merajalela, dan korupsi yang terus menggerogoti infrasturktur bangsa.
Dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, bacapres harus lebih dari sekadar berbicara. Bacapres ketika bicara gagasan harus menggambarkan visi yang terbukti, tindakan nyata, dan kemampuan untuk membangun kepercayaan masyarakat.
Kontrak sosial-politik yang kuat tidak boleh lagi hanya menjadi retorika kosong, tapi harus berwujud dalam reformasi nyata yang mendukung kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pemilihan presiden bukanlah ajang berjanji tanpa tindakan, melainkan untuk mengukur siapa yang benar-benar siap memimpin Indonesia menuju masa depan yang lebih baik.
Kontrak Sosial-Politik dalam Pemilihan Presiden
Kontrak sosial-politik adalah sebuah perjanjian yang menjadi ritual dalam politik, di mana calon presiden berjanji berbagai hal kepada masyarakat, dan masyarakat pun punya harapan tinggi terhadap pemimpin yang akan datang.
Tapi kenyataan seringkali berbeda dengan janji-janji manis yang diberikan dalam kampanye. Kontrak sosial-politik seharusnya menjadi batu ujian untuk melihat sejauh mana seorang bacapres benar-benar akan menghormati komitmennya.
Dalam praktiknya, kontrak sosial-politik menjadi semacam dokumen seremonial yang mudah diabaikan setelah calon presiden terpilih.
Janji-janji muluk seringkali tidak diikuti dengan langkah-langkah nyata dan terukur. Kadang, kontrak tersebut hanya berisi kata-kata manis tanpa rencana apalagi buktinya. Masyarakat, di sisi lain, seringkali cenderung lupa akan kontrak tersebut setelah pemilihan selesai.