Menilik situasi saat ini, nampaknya tren penurunan daya beli masyarakat di tahun 2023 telah menjadi sorotan utama yang mendesak untuk dibicarakan dari perspektif kebijakan publik.
Hasil laporan Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia Triwulan I 2023 mengejutkan dengan mencatat penurunan sebesar 0,8% daya beli masyarakat Indonesia selama kuartal pertama tahun ini, (perpustakaan.bappenas.go.id, 2023).
Meski perekonomian Indonesia secara umum masih diproyeksikan positif, (brin.go.id, 2023), data dan statistik terbaru mengindikasikan bahwa pulihnya daya beli masyarakat belum sepenuhnya tercapai, bahkan setelah pembatasan sosial telah dicabut.
Fakta ini diperkuat oleh temuan Survei Mandiri Institute yang baru-baru ini dirilis pada bulan April 2023, yang menunjukkan bahwa penghapusan pembatasan kegiatan masyarakat sejak awal tahun ternyata belum mampu memberi dorongan terhadap daya beli masyarakat, (kompas.id, 13/04/2023).
Gambaran ini mencerminkan bahwa langkah-langkah pemulihan ekonomi yang sudah diambil mungkin perlu dipertimbangkan ulang atau ditingkatkan.
Pada pandangan saya, ada beberapa faktor yang mungkin berkontribusi pada masalah ini. Salah satunya adalah bahwa pemulihan ekonomi tidak hanya bergantung pada penghapusan pembatasan, tetapi juga memerlukan strategi yang kuat untuk mengembalikan kepercayaan konsumen dan mendorong pengeluaran.
Selain itu, potensi dampak dari faktor-faktor eksternal seperti fluktuasi harga komoditas global juga mungkin punya andil dalam mempengaruhi daya beli masyarakat.
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Daya Beli Masyarakat
Ada sejumlah faktor penting yang berperan dalam memengaruhi daya beli masyarakat. Inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pengangguran merupakan elemen-elemen utama yang saling terkait.
Mengacu pada pandangan Khodijah Ishak (2019) menjelaskan bahwa peningkatan tingkat pengangguran dapat menurunkan daya beli masyarakat dan berdampak negatif pada keseimbangan aktivitas perekonomian.
Hal ini, penting untuk memberi fokus serius pada peran kebijakan publik. Para ahli dan pejabat pemerintah menyoroti mendesaknya kebijakan publik dalam meningkatkan daya beli masyarakat.