Manuver politik menjelang Pilpres 2024 semakin kentara dan menukik. Diperkirakan jika Pilpres 2024 nanti akan menjadi ajang Kontestasi pioitin nasional paling mengerikan dan bakal banyak kontroversi yang bakal muncul.
Semua manuver politik diarahkan butuh meraih target dan sasaran tersebut. Saat ini saja sudah banyak muncul polemik dan ketidakpastian tata cara dan juga mekanisme seleksi kepemimpinan nasional. Semuanya keributan dan juga kerumitan politik diduga banyak disinyalir keterlibatan Jokowi atau cawe-cawe khususnya dalam penentuan pencapresan 2024.
Arah dan kendali politik kekinian tidak lepas dari isu dan juga keterlibatan Jokowi baik langsung atau lewat pihak ketiga. Dari kontrol dan bahkan aktivitas politik ketua karya tidak lepas dari sorotan serta pengaruh politik Jokowi.
Peta konfigurasi politik nasional bahkan salah satunya penentu kebijakan partai untuk melakukan peleburan atau koalisi partai, Jokowi mempunyai peran serta veto yang mematikan.
Baik partai atau koalisi partai ramai -ramai menyatakan tunduk dan tegak lurus arahan politiknya berkiblat ke Jokowi. Secara menyeluruh Jokowi dikatakan sebagai king maker dan juga eksekutif partai atau koalisi partai. Dua fungsi sekaligus diperankan sehingga menyebabkan Jokowi bukan ketua partai tetapi kehendak dan persetujuannya melebihi ketua partai.
Isu yang sangat menarik saat ini adalah ketika sudah jelas Jokowi tidak bisa lagi mengikuti Kontestasi pilpres dan juga wacana penundaan pemilu sudah dikandangkan, muncul tuduhan berbagi skenario politik jika Jokowi tetap akan mengontrol dan juga menjalankan fungsi dan tugas presiden berikutnya. Jokowi akan berusaha meneruskan legasi kekuasan melalui penguasaan partai politik atau membuka peta jalan bagi anak atau keluarga untuk terjun langsung dalam arah politik praktis.
Bagaimana caranya mencapai politik jangka panjang dari Jokowi ?
Sedang terjadi kehebohan wacana untuk menuntut diturunkannya batasan usia menjadi wakil presiden. Isu ini semakin liar dan panas karena dalam perkembangannya, adanya wacana gugatan mengenai batas usia capres dan cawapres mengarah pada kepentingan politik Jokowi.
Isu ini kemudian diprediksikan dan dikaitkan dengan upaya untuk memuluskan perjalanan dan langkah bagi Wali Kota Solo yang juga putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai cawapres untuk Prabowo Subianto.
Fase -fase gugatan banyak dicurigai adanya intervensi oleh pihak ketiga. Para pihak penggugat justru dicurigai tidak independen dan diduga terafiliasi oleh sumber kepentingan tertentu.
Disebutkan jika ada pihak yang melakukan gugatan tersebut . Perkara pertama adalah perkara nomor 29/PUU-XXI/2023 diajukan oleh kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dedek Prayudi. Partai ini dalam urusan pilpres 2024 diduga sangat dekat dan sampai saat ini Keputusan politik masih tegak lurus kepada Jokowi.