Melalui ungguhan dalam acara wawancara di salah satu TV ( Berita Terkini 77,07/3/23), Denny Indrayana,mantan Wakil Menteri Kemenkumham telah memberikan bocoran terkini jika MK akan meloloskan gugatan sistem pemilu terbuka oleh berbagai perwakilan masyarakat dan akan menyetujui sistem pemilu tertutup. Pernyataan Deny Indrayana tesebut menjadi salah satu bagian argumentasi yang bisa mengarahkan pembenaran jika benar adanya kemungkinan pemilu akan ditunda.
Pertemuan Jokowi dan Megawati di Istana Medan Merdeka Jakarta (Saptu,18/3)menjadi indikasi jika politik tanah air sedang memanas dan bisa dikatakan berakhir dengan para pihak berkepentingan untuk memaksakan bertemu dan bernegosiasi.
Pertemuan yang digelar hampir 3 Jam tersebut dianggap penting dan dimaknai sebagai pertemuan politik terakhir untuk memberikan persetujuan dan kompromi politik tertentu. Penundaan pemilu tentu menjadi bagian isu serius yang pasti dibicarakan kedua tokoh nasional tesebut. Jokowi sebagi wakil pemerintah dan Megawati adalah wakil parpol PDIP sebagai pemenang pemilu 2019 dan parpol pengusung presiden Jokowi dalam dua pemilu 2014 dan 2019.
Yang menjadi kekuatiran kita sekaligus ancaman bagi masa depan Indonesia adakah potensi kerusuhan serta huru hara akibat penundaan pemilu. Apakah tragedi penundaan pemilu 2024 akan menjadi bagian sejarah kelam terjadinya huru hara sosial yang mengakibatkan terjadinya konflik politik nasional yang berakhir pelengseran presiden ?
Arah Penundaan Pemilu
Isu penundaan pemilu kian hari kian santer dan justru semakin mengerucut kan kesimpulan kepastian penundaan pemilu bakal terjadi. Peristiwa politik yang sangat mengerikan dan menjadi peristiwa penting dalam sejarah politik dan demokrasi paska rezim orde baru , lengsernya rezim Soeharto Mei 1998.
Banyak para meter politik yang memberikan sinyal jika pemilu sudah mendekati keputusan final ditunda atau dilanjutkan. Dengan mencermati kejadian politik yang sedang berproses, dengan mencermati dan mempertimbangkan banyaknya proses hukum menuju menuju penundaan pemilu dan juga proses politik yang pro Penundaan pemilu yang menyertainya sebagai bagian tanda -tanda akhir opsi keputusan penundaan pemilu 2024.
Tanda Pemilu Ditunda
Diantara proses politik formal atau non formal yang mengarah pro penundaan pemilu adalah :
1. Konstalasi politik nasional masih liar dan terus mengalami gonjang ganjing serius dalam melakukan poros koalisi . Elite partai belum berani memberikan garansi politiknya berkaitan koalisi partai dan juga produk politik pencapresan.
Kendati beberapa koalisi politik sudah final terbentuk namun secara kedaulatan dan kekuatan mandul untuk menentukan arah dan strategi bersama menentukan Paslon capres -cawapres.