Nampaknya permintaan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani berkaitan kenaikan BBM bersubsidi akan disetujui pemerintah.
Anehnya,sampai saat ini tidak ada resistensi dan penolakan yang signifikan yang digerakkan dan ditujukan untuk menggagalkan kenaikan BBM subsidi.
Berbeda dengan perjalanan waktu rejim -ke rejim tempo dulu. Posisi ketika Jaman Pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono /SBY berkuasa. tak ayal lagi partai terutama PDIP sangat getol suarakan penolakan BBM yang dilakukan SBY.
Sungguh kontras wajah para politisi dan juga sikap mahasiswa serta masyarakat tedidik untuk berjuang minimal untuk kepentingan hajat orang banyak. Mahasiswa,Parpol dan elemen masyarakat lainnya saat ini menjelang kenaikan BBM sepertinya adem ayem saja.
Sikap DPR dan komponen masyarakat sudah luntur dan kian apatis. Justru kita bertanya ,siapa lagi yang masih tersisa dan peduli serta berani suarakan penolakan permintaan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi ?
Rencana kenaikan BBM subsidi kian kencang berhembus dan tidak terbendung lagi akan segera diketok palu oleh DPR. Dalam kondisi memaksa ,pemerintah nampaknya akan sepihak menaikkan harga BBM subsidi.
Melalui Kementrian Keuangan,negara terus mencari argumentasi dan mensosialisasikan opsi kenaikan BBM subsidi ke masyarakat luas dan melobi DPR RI selaku para pemangku kebijakan di sektor energi.
Pemerintah membutuhkan argumentasi yang tepat dan persetujuan DPR untuk memberikan mandat khusus kewajiban segera bagi pemerintah menaikkan BBM bersubsidi.
Dalih utamanya pemerintahan meminta kenaikan BBM subsidi karena pemerintah sudah tidak sanggup menambah beban tambahan subsidi BBM di tahun 2022 . Pemerintah meminta masyarakat memahami kebijakan tidak populis kenaikan BBM sudah menjadi keharusan yang segera diputuskan .
Pemerintah sedang rajin mencari argumentasi bagaimana kenaikan BBM tersebut dapat diambil dan diputuskan dengan segera dan rakyat menyetujui langkah- langkah penyelamatan keuangan negara.