Belajar Mengenai Money Politics

Kegiatan sosialisasi dengan tema "Money Politics Sebagai Stimulus Pemenangan Pilkada" yang dilaksanakan oleh mahasiswa KKN MBKM Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya merupakan langkah penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang dampak buruk politik uang terhadap kualitas demokrasi. Sosialisasi ini menghadirkan I Gde Sandy Satria, S.H., M.H., seorang dosen Fakultas Hukum Untag Surabaya, sebagai pembicara utama, dengan A.A. Gede Indrayana Kaniska, mahasiswa Fakultas Hukum, bertindak sebagai moderator.

Sebagai opini individu, kegiatan ini sangat relevan dan memberikan wawasan mendalam tentang praktik politik uang (money politics), yang sering kali menjadi masalah krusial dalam setiap proses pemilihan kepala daerah (pilkada). Narasumber, I Gde Sandy Satria, menjelaskan bahwa politik uang tidak hanya merusak integritas demokrasi tetapi juga menciptakan siklus ketergantungan yang membahayakan masyarakat dan sistem pemerintahan.

Sebagai moderator, A.A. Gede Indrayana Kaniska memainkan peran penting dalam menjaga alur diskusi tetap menarik dan interaktif. Ia memfasilitasi pertanyaan dari peserta dan memberikan kesempatan kepada warga untuk berbagi pandangan mereka terkait praktik politik uang yang sering mereka temui dalam pilkada.

Diskusi menjadi lebih hidup ketika peserta sosialisasi, yang terdiri dari masyarakat Kelurahan Wonorejo, mengajukan berbagai pertanyaan, seperti:

• Apa yang harus dilakukan jika seseorang ditawari uang oleh tim sukses salah satu kandidat?
• Bagaimana cara melaporkan politik uang secara aman?
• Mengapa masyarakat masih cenderung menerima uang meskipun tahu hal tersebut tidak benar?

Jawaban yang diberikan narasumber sangat komprehensif, dengan menekankan pentingnya keberanian untuk melaporkan pelanggaran kepada pihak berwenang, seperti BAWASLU, serta mengedukasi masyarakat bahwa menolak politik uang adalah langkah awal untuk menciptakan pemilu yang bersih dan adil.

Sebagai opini individu, kegiatan ini tidak hanya memberikan pengetahuan kepada masyarakat, tetapi juga mengajak mereka untuk menjadi bagian aktif dalam melawan praktik politik uang. Sosialisasi ini menekankan bahwa memilih pemimpin berdasarkan kualitas dan visi misi, bukan atas dasar imbalan material, adalah tanggung jawab moral setiap pemilih.

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menolak politik uang dalam pilkada dan mendukung terciptanya proses pemilu yang lebih bersih dan bermartabat. Dengan adanya kolaborasi antara akademisi, mahasiswa, dan masyarakat, sosialisasi seperti ini dapat menjadi langkah awal dalam memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia.