Jawabannya: mungkin. Tapi pemerintah harus kerja keras dengan cerdas. Pemerintah pusat punya banyak lahan beserta bangunannya di Jakarta, yang sekarang menjadi kantor-kantor instansi pemerintah pusat. Menjual properti ini atau menyewakannya dalam jangka panjang akan menghasilkan dana yang besar untuk membangun ibukota negara baru di luar Jawa.
Kekurangan biaya membangun gedung-gedung pemerintah beserta prasarananya dapat disiasati dengan menyewa secara tahunan kepada swasta yang akan mengusahakan dana dari berbagai sumber untuk membiayai pembangunan gedung-gedung pemerintah, lengkap dengan permukiman bagi para pegawai.
Model kerjasama pemerintah dan swasta ini sudah umum dikembangkan di berbagai negara. Penulis bersama rombongan pernah berkunjung ke suatu gedung rumah sakit bertingkat di London yang sedang dibangun oleh perusahaan swasta. Pemerintah kota London membayarnya secara diangsur dalam waktu puluhan tahun. Biaya mencicil pembangunan rumah sakit ini diperoleh dari jasa mengoperasikan rumah sakit dan dari sumber-sumber lain.
Intinya, pemerintah dan swasta perlu sama-sama terbuka mengenai kebutuhan, kelebihan dan keterbatasan yang dihadapi. Kemudian mencari peluang yang mungkin untuk bekerja sama dengan berbagi resiko secara adil. Semua persyaratan yang diperlukan harus dipenuhi, termasuk peraturan perundangan untuk melindungi investor dari perubahan kebijakan pemerintah di kemudian hari.
Jadi membangun ibukota negara yang baru tanpa APBN adalah mungkin. Untuk itu Pemerintah dan DPR perlu sepakat terlebih dahulu mengenai strategi dan metoda pembiayaannya.
Pembangunan ibukota negara yang baru tidak perlu menunggu hasil kajian yang komprehensif dan detil. Buat saja cetak biru pembangunan ibukota negara baru di daratan yang posisinya paling tengah di wilayah negara. Kota baru ini tentunya tidak seluas Jakarta, mungkin seluas Menteng atau sedikit lebih luas dari kawasan Mabes TNI di Cilangkap. Yang penting bukan megahnya namun fungsinya.
Misi pemerataan pembangunan di seluruh wilayah negara diharapkan akan tercapai dengan persepsi pejabat pemerintah yang lebih Indonesia sentris karena lokasi ibukota negara berada di tengah-tengah wilayah negara.
