Pilkada 2018 yang baru saja kita saksikan membuka hal baru: bahwa hasil jajak pendapat tentang elektibilitas calon ternyata bisa menyimpang jauh dari hasil perhitungan suara (yang sementara ini ditunjukkan dengan hasil hitung cepat/quick count oleh berbagai lembaga survei politik).
Kasus ini terjadi terutama di Pilkada Jawa Barat dan Jawa Tengah, dimana terjadi peningkatan capaian suara yang besar pada paslon Sudrajat/Akhmad Saikhu di Jawa Barat dan Sudirman Said/Ida Fauziah di Jawa Tengah dibandingkan dengan hasil jajak pendapat yang dilakukan beberapa bulan sebelumnya.
Menyimak tulisan Philips Vermonte, Ketua Perhimpunan Survei dan Opini Publik Indonesia (Persepi) dalam Kompas, 4 Juli 2018 saya menyimpulkan ada beberapa penyebab mengapa perbedaan itu terjadi.
Pertama, loyalitas pemilih terhadap paslon tidak selalu solid. Saat jajak pendapat dilakukan, seorang pemilih menyebut akan memilih paslon A, namun pada saat pencoblosan ia memilih paslon B. Tidak ada hal-hal penting yang mendasari keputusan itu selain bahwa keputusan tentang siapa yang dicoblos ditentukan oleh suasana hatinya pada hari H itu. Tidak ada yang salah dengan perubahan pilihan ini, karena sejak awal memang pilihannya belum solid.
Kedua, sebagian pemilih merasa tidak perlu hadir ke TPS untuk mencoblos, karena hasil jajak pendapat mengindikasikan kemenangan paslon yang akan dipilihnya. Ia yakin bahwa paslon pilihannya yang jauh lebih unggul dari paslon lain dalam berbagai jajak pendapat pasti akan menang. Lain halnya pada responden yang paslon pilihannya tidak menempati urutan teratas, maka ia akan antusias datang ke TPS agar paslonnya tidak kalah.
Ketiga, lembaga-lembaga survei tidak dapat memotret tabiat masyarakat secara tepat. Sebagian warga masyarakat bisa jadi tidak ingin memberi tahu siapa calon sebenarnya yang akan dipilih karena alasan takut diketahui orang lain, atau agar tidak berbeda dengan suara kebanyakan orang. Dalam masyarakat yang terbelah secara politik, sangat mungkin jika ada sebagian masyarakat yang menyembunyikan pilihannya, artinya menjawab akan memilih A pada saat jajak pendapat dilakukan padahal ia sebetulnya akan memilih B.
Keempat, pilihan seorang responden yang disampaikan kepada petugas survei sebetunya mengandung persyaratan yang jika tidak dipenuhi maka ia akan memilih calon lain. Persyaratan itu bisa menyangkut kinerja, kepribadian, keahlian berdebat, perilaku partai pendukung, dan sebagainya. Jika informasi terhadap syarat-syarat tadi lengkap maka barulah ia akan memberikan pilihan. Sementara ia belum memiliki informasi yang cukup, maka ia hanya menyebutkan paslon yang populer saat itu saja. Lembaga survei mungkin tidak mencatat apa saja persyaratan itu.
Kelima, keberhasilan pendukung paslon tertentu dalam mengubah pilihan awal pada hari-hari terakhir menjelang pencoblosan. Upaya-upaya itu dapat saja berupa ajakan memilih paslon tertentu yang beredar di medsos seperti WA, email atau SMS; endorsement atau dukungan dari seseorang yang kharismatik terhadap paslon tertentu yang disampaikan secara online dan offline.
Upaya lain yang mungkin dilakukan adalah telpon dari kenalan yang mengingatkan agar esok hari tidak lupa mencoblos paslon tertentu, selebaran yang tiba-tiba muncul di tembok rumah berisi ajakan untuk mencoblos, pemakaian simbol-simbol yang digunakan beberapa orang di sekitar TPS yang menunjukkan kehadiran kelompok paslon tertentu, dan cara-cara konvensional lain yang umum sudah mengetahui.
Berbagai upaya ini dapat mengubah pilihan seseorang pada saat pencoblosan, yang berbeda dengan pilihan pada saat jajak pendapat dilakukan. Lembaga survei tidak menangkap kemungkinan terjadinya perubahan pilihan pada hari-hari atau jam-jam terakhir menjelang hari H ini.
Exit Poll