Polemik publik terkait program organisasi penggerak (POP) Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) memuncak ketika tiga organisasi besar Muhammadiyah, NU dan PGRI menyatakan mundur dari POP. Dari isu transparansi proses seleksi dan alokasi anggaran 20M bagai yayasan tertentu yang dinilai sangat mampu menjadi perbincangan hangat. Menteri Nadiem pun harus turun tangan dalam memberikan klarifikasi dan meminta masukan dari banyak pihak.
Saya tidak akan membahas polemik tersebut, tapi sekedar berbagi usulan dana POP yang katanya 20M itu.
Berikut ini adalah beberapa usulan saja, seandainya dana 20M POP itu dibagikan kepada sekolah, guru, siswa dan orang tua yang sedang bergerumul dengan beragaman masalah pendidikan daring.
1. Infrastruktur dan internet gratis tanpa syarat
Hal mendesak yang perlu disegera ditangani oleh Kemdikbud adalah masih banyaknya daerah-daerah dengan keterbatasan infrastruktur dan akeses internet. Mungkin akan sangat bermanfaat bila dana hibah 20M Kemdikbud dapat digunakan untuk membangun infrastruktur teknologi, menyediakan alat-alat pembelajaran berbasis teknologi untuk kelompok siswa dan sekolah didaerah-daerah yang membutuhkan (membuka pusat-pusat pembelajaran di sudut-sudut desa dan kelurahan misalnya), serta penyediaan internet gratis kepada seluruh siswa.
Sudah sangat mendesak bagi Kemdikbud serta pihak-pihak dinas pendidikan terkait untuk segera menyediakan paket internet gratis tanpa syarat. Bukan paket-paket internet khusus bagi pelanggan provider komunikasi tertentu, dan pastinya kuota yang sangat terbatas. Maksimalisasi peran dan aplikasi RT RW net sudah menjadi keharusan di beberapa titik yang menjadi pusat pembelajaran kelompok siswa. Aplikasi RT RW net ini tentu dapat membantu siswa yang kurang beruntung.
Para provider internet juga dapat mendata nomor-nomor siswa dan menggratiskan paket SMS, WA dan instagram untuk kegiatan pembelajaran, misal dari jam 7 pagi sampai 12 siang.
2. Beralih kepada stasiun radio lokal
Inovasi Kemdikbud dengan penyelenggaraan pendidikan via TVRI dan TV Edukasi perlu diapresiasi. Namun sayangnya, sering sekali konten dan mata pelajaran yang disajikan sangat terbatas pada mata pelajaran dengan tema-tema tertentu yang tidak sepenuhnya menjawab kebutuhan siswa dilapangan, dimana mereka belajar dengan indikator-indikator materi dari guru-guru sekolah.
Kemdikbud dan dinas terkait dapat mempertimbangkan usul dari Prof. Dr. Mikrajuddin Abdullah untuk memaksimalkan peran radio swasta lokal dalam membantu memberikan akses pendidikan bagi siswa-siswa yang tidak memiliki akses internet. Untuk usulan Prof. Mikra dapat dilihat pada link ini.
3. Memanfaatkan VCD/ DVD/ atau bila memungkinkan MP3/MP4 player.