Beranikah Polisi Proklamirkan Diri Bersih Korupsi?

Daripada membuat gerakan balasan dengan mencari-cari permasalahan hukum institusi anti rasuah, akan lebih bermartabat kalau polisi kemudian juga berani memproklamirkan diri sebagai lembaga yang bersih dari korupsi. Tunjukkan pada masyarakat bahwa institusi ini, turut berjuang bersama dengan masyarakat untuk memerangi korupsi. Toh, memberantas korupsi yang sesungguhnya juga menjadi tugas KPK. Kalau para penegak hukum ini sudah mendapat kepercayaan masyarakat, toh KPK akan bubar dengan sendirinya. KPK kan sifatnya ad hoc, sementara. Ya, memang tugasnya KPK saja untuk memberantas korupsi selama penegak hukumnya belum bisa diandalkan. Dengan adanya KPK dan dukungan rakyat yang begitu besar kepada KPK, bisa menjadi bahan evaluasi kepolisian bahwa institusinya masih banyak belum dipercaya dalam hal pemberantasan korupsi. Kepolisian dianggap belum becus menjalankan tugasnya, maka KPK ada.

gambar dari meilinamabespolri.blogspot.com

Selain memberikan bantuan kepada KPK, selayaknya kepolisian juga bersih-bersih diri. Mempertontonkan kepada masyarakat bahwa institusi ini memang bersih dan berani bersih dan dengan demikian layak dipercaya oleh masyarakat. Bukankah kemarin cukup ada hiburan ketika ada Polisi yang sampai tidur di bekas kandang sapi. Paling tidak kemudian digemborgemborkan bahwa itu menunjukkan masuk polisi itu gratis, ga bayar. Kan ini bagus yak. Berita bagus untuk masyarakat. Dulunya kan masuk kepolisian dikenal mahal dan karenanya mereka kemudian merasa berhak untuk korupsi.

Akan lebih bagus lagi, kalau gerakan polisi bersih dari korupsi itu dibuat secara sistematis, terprogram, dan terstruktur. Berani tidak misalnya, di kantor-kantor polisi dipasang tulisan, TIDAK MENERIMA UANG! berani tidak, menindak polisi-polisi nakal di jalanan yang cinta damai? Berani ga, polisi menindak anggotanya yang melakukan pemerasan dan korupsi dengan dalih uang keamanan?

Saya yakin... kalau itu sungguh-sungguh dibuat, kepolisian akan mendapatkan dukungan dari masyarakat. Belajar dari reformasi birokrasi yang ada di kecamatan dan kelurahan, sekarang oknum-oknum PNS sudah tidak terlalu berani untuk korupsi dengan meminta tips dari masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Misalnya saja, KTP gratis dan cepat. Sekarang mulai dibuat. Daftar tarif memang ada untuk hal-hal khusus, tapi bisa dipahami dan diterima. Minimal, kalau ada tarifnya, jelas dan memiliki tanda terima. Bayangkan dengan sistem birokrasi jaman dulu yang serba tidak jelas baik ongkosnya maupun waktunya.

Nah, kepolisian berani tidak membuat hal serupa? memerangi korupsi dari dalam dahulu dengan keseriusan. Jelaskan dan tunjukkan bahwa rumor-rumor yang beredar selama ini adalah fitnah. Saat ini saya belum bisa membantah atau menyanggah ketika mahasiswa saya telat ke kampus karena kena tilang. Lalu dia berkata bahwa ditanya sama polisinya, "mas punya uang berapa?"

Atau cerita lain, seorang teman yang rumahnya di dekat kantor polisi dan tiap menjelang lebaran ada saja polisi yang datang dan itu berarti 'minta uang THR'.

Mungkin dengan banyak fakta yang bikin ndongkol dan mbedhedheg di hati itu kemudian masyarakat kehilangan benar kepercayaan mereka pada institusi kepolisian. Saya juga pernah ngalami, kehilangan dompet malah dimintai uang terima kasih ketika meminta surat keterangan kehilangan. Semoga saja itu hanya ulah oknum. Tapi, seandainya suasana tidak memungkinkan, oknum juga tidak akan melanggar kode etiknya.

Padahal, di balik yang menjadi kesan masyarakat yang jelek-jelek tentang polisi itu, banyak juga polisi baik yang berperan dalam melayani masyarakat. Mungkin, itu ibarat nila setitik, rusak susu semangkuk. Hehehee... ibarat ulah oknum polisi yang menyakiti masyarakat karena bersifat korup, rusaklah nama baik dan martabat kepolisian. Maka, daripada harus begitu resisten terhadap KPK, alangkah eloknya jika polisi menunjukkan diri sebagai institusi yang bersih bagi masyarakat, bisa dijadikan teladan dan dengan demikian ketika bertindak akan mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Jangan sampai hanya indah di semboyan-semboyan saja, tetapi pada kenyataannya, polisi justru memotivasi tindak korupsi. Salam buat para pengayom masyarakat!