Kawasan ekonomi kusus Arun atau sering disebut dengan KEK Arun Lhokseumawe terus menjadi pembicaraan di Aceh. Kawasan yang digadang gadang menjadi kawasan industri di kawasan Lhokseumawe dan Aceh utara. Setelah terbit Kepres bulan september 2017 maka menurut rilis kek.go.id bulan Desember 2017 akan diresmikan pengoperasiannya.
Pro Kontra Pengelolaan KEK Arun Lhokseumawe
Setelah Kepres keluar pada bulan september kemudian rame menjadi perbincangan di media maupun dikalangan masyarakat mengenai siapa yang menjadi pengelola kawasan ekonomi khusus tersebut.
Banyak pihak dari kalangan masyarakat mengharapkan bahwa Pemerintah Aceh memiliki saham terbesar. Sehingga terjadi tarik menarik yang alot mengenai masalah penguasaan pengelolaan kawasan kabar terahir pemerintahan Aceh melalui konsersium yang menguasai kepemilikan KEK Arun Lhokseumawe sebesar 51 persen.
Isu kepemilikan cukup sengit terjadi karena jangan sampai nanti orang Aceh jadi penonton saja seperti kejadian PT Arun dulu. Maka Gubernur Irwandi sendiri turun tangan ke Jakarta untuk menuntaskan masalah kepemilikan KEK Arun Lhokseumawe.
Membutuhkan 40 ribu tenaga Kerja
KEK Arun Lhokseumawe diharapkan mampu menampung 40 ribu tenaga kerja. Lowongan kerja yang begitu besar akan tercipta ketika kawasan ini beroperasi nanti. Menginggat minimnya peluang kerja dikawasan Aceh sehingga tingkat pengangguran sangat tinggi maka diharapkan KEK Arun Lhokseumawe akan mampu mengurangi jumlah pengangguran Aceh umumnnya dan kawasan Aceh utara khusunya. Diharapkan juga mampu mengerakan roda ekonomi Aceh yang lumpuh setelah PT Arun tutup.
Rialita di lapangan
Bulan Desember telah berlalu beberapa hari, ahir tahun akan tiba namun sampai saat ini proyek pembebasan laha masih belum ada. Saya yang tinggal disekitar lokasi KEK Arun Lhokseumawe belum melihat dan mendegar ada kawsan yang sudah dibebaskan lahannya.
Padahal masyarakat sekitar sudah heboh dengan isu pembebasan lahan untuk lahan proyek KEK Arun ini. Ada tiga area proyek ini yaitu kawasan bekas PT Arun di Blang Panyang, Kawasan Kecamatan Dewantara, dan kawasan bekas pabrik KKA di Jamuan.
KEK Arun Lhokseumawe Jangan Hanya Menjadi Komoditas Politik
Susahnya mencari pekerjaan dan minimnya lapangan pekerjaan adalah masalah krusial ekonomi aceh. Jumlah pengangguran yang besar semoga memacu pemerintah untuk segera dapat mewujudkan kawasan ekonomi khusus ini. Stop politisasi masalah kawasan khusus ini. Mari segera wujudkan pembangunan KEK Arun Lhokseumawe dengan kerja nyata.