Lagi lagi timbul sebuah masalah dalam keanggotaan Legislatif di Indonesia, setelah sebelumnya gugatan terhadap kehadiran para artis di panggung politik kini ditengah perekonomian Indonesia yang sedang sulit, masyarakat dikecewakan akan keputusan presiden Jokowi atas persetujuannya mengenai kenaikan gaji bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD, karena Jokowi berkomitmen untuk membangun infrastruktur.
Kekecewaanpun muncul dari berbagai kalangan atau anggota lembaga yang seakan tidak terima atas keputusan sepihak bapak Jokowi yang semerta-merta menaikan gaji anggota legislatif . “saya kira Jokowi perlu didesak untuk konsisten momprioritaskan anggaran untuk pembangunan infrastruktur” kata peneliti Formappi Luccius Karus saat dihubungi , rabu (31 agustus 2016) (kompas.com). Seperti yang kita ketahui saat ini bahwa kinerja anggota DPRD di masing-masing daerah kepemimpinannya di setiap kabupaten belum memuaskan, terlebih lagi dalam pembangunan infrastruktur yang tidak terlihat.
Seakan memangkas ucapan bapak Lucius , ketua asosiasi DPRD kabupaten seluruh indonesia (Adkasi) yaitu bapak Lukman Said mengungkapkan bahwa alasan permintaan dalam menaikan gaji ialah supaya kesejahteraan anggota DPRD dapat diperhatikan, terlebih lagi Lukman Said mengeluhkan bahwa gaji beserta tunjangan anggota DPRD yang tidak pernah naik selama 13 tahun kebelakang. Seperti hal nya yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 yang mengatur tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan anggota DPRD.
Dalam pernyataan ini terlihat jelas bahwa angota DPRD hanya memikirkan kesejahteraan pribadinya saja dan mengesampingkan kesejahteraan masyarakatnya. Tak ada alasan juga untuk pemerintah pusat takluk pada tuntutan DPRD. Namun presiden menyetujui mengenai PP tersebut.
Jadi, jika seandainya presiden lebih bijak dalam mengambil keputusan dan tidak terlalu terdesak oleh PP tersebut, melainkan lebih meninjau kinerja para anggota legislatif (DPRD) dalam pembangunan infarstruktur pada sektor daerah, sebelum mengambil keputusan untuk menaikan gaji para legislatif.
Dari pernyataan di atas adanya efek dalam komunikasi politik, efek komunikasi adalah dampak yang di ikuti dari beragam pesan atau content komunikasi yang di transformasikan dalam interaksi komunikasi atau massa.
DAFTAR PUSTAKA :
Ihsanuddin. “Setujui Kenaikan Gaji Anggota DPRD, Keputusan Jokowi Disesalkan”. 31 Agustus 2016.
(Diakses pada tanggal 5 September 2016)
Ihsanuddin. “Minta Naik Gaji dan Tunjangan, Asosiasi DPRD Beralasan Agar Tidak Korupsi”. 31 Agustus 2016.