Agenda Pemerintah untuk menaikan harga BBM subsidi seharusnya ditinjau kembali mengingat beban masyarakat yang belum pulih paska pandemi covid 19. Alasan mengapa trend penggunaan BBM subsidi meningkat menjadi pertanda bahwa daya beli masyarakat menurun sehingga beralih ke pertalite dan solar subsidi. Terhitung sampai Juli 2022 realisasi penggunaan pertalite sebesar 16, 8 juta kl dari kouta sebesar 23 juta kl. Sementara solar subsidi sudah tersalurkan sebanyak 9,9 juta kl dari kouta sebesar 14,9 juta kl.
Jika subsidi BBM distop tentunya akan berdampak domino terhadap kebutuhan bahan-bahan pokok lain. Rakyat akan menjerit. Pemerintah harus berhati-hati dalam mengambil keputusan jangan sampai menimbulkan gejolak ditengah masyarakat.
Pernyataan bahwa BBM subsidi lebih dinikmati oleh orang kaya harus ditinjau ulang. Mengingat di negara-negara lain yang menerapkan subsidi BBM seperti Arab Saudi, Rusia, Aljazair, Mesir, Iran, China, India hinga Venezuela diperuntukan untuk semua kalangan. Sementara itu solusi BBM subsidi tepat sasaran belum menemukan formula yang pas.
Pertamina pernah menawarkan aplikasi MyPertamina tetapi hal ini juga dirasa kurang tepat mengingat tidak semua orang miskin memilik smart phone dan kuota internet.
Berita terbaru Pemerintah menetapkan alokasi anggaran sebesar 24,17 triliun rupiah berupa bantuan sosial kepada masyarakat yang disusun dalam 3 jenis bantuan.
Pertama, bantuan langsung tunai (BLT) akan diberikan kepada 20,65 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat (KPM) dengan nilai bantuan per KPM sebesar Rp 600.000. BLT tersebut akan disalurkan dalam 2 termin melalui kantor pos di seluruh Indonesia.
Kedua, pemerintah akan menggulirkan bantuan subsidi upah sebesar Rp 600.000 untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan dengan total anggaran sebesar Rp 9,6 triliun.
Terakhir, pemerintah daerah diminta untuk mengalokasikan dua persen dana transfer umum untuk membantu sektor transportasi di daerahnya masing-masing.
Sektor yang menjadi sasaran bantuan itu seperti angkutan umum, ojek, hingga para nelayan.
Kebijakan ini perlu ditelaah satu persatu. Pertama, jumlah orang miskin di Indonesia berdasar data statististik pada Maret 2022 sebesar 26, 16 juta artinya minimal terdapat 5, 51 juta orang miskin di Indonesia yang tidak merasakan manfaat ini.
Kedua, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan 51,25% buruh, karyawan, atau pegawai memperoleh upah di bawah upah minimum provinsi (UMP) pada Agustus 2021. Proporsi ini setara dengan kira-kira 25 juta orang. Artinya 9 juta orang pekerja tidak kebagian BLT. Selain itu harus juga dipertimbangkan berdasarkan data PBS jumlah pengangguran di Indonesia pada Februari 2022 tercatat sebanyak 8,40 juta orang.