Salah satu prioritas program kerja pemerintah Indonesia adalah adanya pemerataan pembangunan. Kegiatan ini lebih banyak terfokus pada Kawasan Timur Indonesia (KTI) terutama di Provinsi Papua dan Papua Barat. Pembangunan infrastruktur besar-besaran dilakukan di Bumi Cendrawasih untuk mengejar ketertinggalan dari daerah lain.
Hal inilah yang melatarbelakangi mengapa ada banyak proyek pengerjaan pembangunan di Papua. Peluang inilah yang dilihat para kontraktor untuk meraup rejeki dan mereka berlomba-lomba ke Papua untuk mengadu nasib. Tapi tunggu dulu, bukan berarti berlimpahnyanya proyek di Papua khususnya di daerah pedalaman membuat proyek ini tak mengalami hambatan dalam pengerjaannya.
Sekedar info saja ya, menjadi kontraktor di Papua tidaklah semudah menjadi kontraktor di daerah lain di Indonesia. Jika di daerah lain, kontraktor hanya melakukan koordinasi dengan pihak konsultan dan instansi pemerintah tempat memenangkan tender, namun di Papua beda Mas/Mbak Bro. Selain kedua pihak yang disebutkan di atas, agar proyek berjalan lancar, pendekatan dilakukan juga kepada kepala kecamatan/( di Papua sering disebut kepala distrik), kepala desa, kepala suku, ketua adat, gembala jemaat/pendeta/ tokoh agama , tokoh pemuda, tokoh perempuan dan pihak dari TNI. Tokoh-tokoh tersebut punya peranan besar dalam menjelaskan ke masyarakat sekitar tentang proyek pembangunan yang dilakukan sehingga persepsi salah paham bisa dihindarkan. Tak jarang juga, sebelum pengerjaan, dibentuklah wadah forum komunikasi masyarakat untuk mengetahui respon masyarakat sekitar. Dengan begitu, masyarakat merasa dihargai keberadaannya dan tak disangka mereka turut membantu pengerjaan proyek itu dengan ikhlas seperti mengangkat bahan bangunan karena mereka meyakini semakin cepat proyek dilakukan maka akan semakin cepat juga daerah mereka maju mengejar ketertinggalan.
Peta Penanganan Trans Papua. Sumber:Transpapua.Blogspot.com
Jalur Kereta Api di Papua. Sumber:Detik.com
Selain bencana alam dan keterlambatan pencairan dana pengerjaan, hambatan yang sering terjadi adalah adanya respon masyarakat lokal yang kadang kala suka menuntut macam-macam dengan alasan Hak Ulayat. Sekedar info, hak ulayat menurut adalah hak persekutuan yang dipunyai oleh masyarakat hukum tertentu atas suatu wilayah tertentu yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan air serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun solusi dari permasalan ini adalah adanya pendekatan secara humanis ke masyarakat sekitar.Saya akui sih di Papua ini ada banyak tender proyek yang ditawarkan sana-sini tapi bukan berarti mudah loh pengerjaannya. Selain adanya bencana alam dan keterlambatan pencairan dana, kendala dari masyarakat sekitar perlu diperhitungkan agar proyek bisa berjalan lancar.
Penulis:
Heriyanto Rantelino, Staf Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika, Papua
Facebook: Heriyanto Rantelino
No telepon/Whatsapp : 085242441580
Line : Ryanlino
Instagram: Ryanlino7
photogrid-1526642717058-5b19ef6916835f132c0ddf42.jpg
MENARIK JUGA UNTUK DIBACA (Silahkan Klik)Tips Menjadi Kontraktor Terpercaya dan Laris Manis di Tanah Papua