Kejahatan siber atau kerap dikenal dengan cyber crime merupakan tindak perilaku kejahatan berbasis komputer dan jaringan internet. Pelaku dari kejahatan siber biasanya akan meretas sistem untuk memperoleh data korban yang bersifat privasi. Terdapat berbagai jenis tindak kejahatan siber. Berikut empat jenis tindak kejahatan siber: penipuan (phising), peretasan, penguntitan/ terror online (Cyber Stalking), perundungan/penindasan online (Cyber Bullying). (https://kominfo.kotabogor.go.id/). Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah pengguna internet terbesar di dunia memiliki tantangan tersendiri dalam menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks.
Menghadapi Pemilu 2024 secara serentak yang meliputi pemilihan presiden, legislatif, dan Pilkada, potensi ancaman dan kerawanan tidak hanya sebatas pada isu-isu sosial dan politik, tapi juga berpotensi terjadinya ancaman di ruang siber. Langkah-langkah pencegahan dan peningkatan keamanan pun dilakukan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Republik Indonesia dengan melaksanakan Reviu Keamanan Siber dan Sandi untuk Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sulawesi Utara, dari tanggal 23-27 Oktober 2023. (https://www.bssn.go.id/)
Polres Sukabumi Kota meningkatkan kewaspadaan berbagai tindak kejahatan siber (cyber crime) menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, sebagai antisipasi terjadinya kampanye hitam, ujaran kebencian hingga kasus penipuan yang mencatut nama pejabat ataupun tokoh politik. Patroli siber dilakukan di berbagai platform media sosial. Pengawasan ini pun sudah mendapat arahan baik dari Polda Jabar maupun Mabes Polri. Pembentukan tim siber ini untuk menangani kejahatan yang korbannya merupakan masyarakat umum di mana menjelang pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan ini biasanya kejahatan siber meningkat. (https://news.republika.co.id/berita)
Teknologi dibutuhkan manusia untuk kehidupan yang lebih baik. Namun, penguasaan teknologi tanpa pijakan yang sahih akan mengantarkan pada tingkat kejahatan dan kecurangan yang merugikan. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan bahwa kejahatan masa kini sudah bergeser dari serangan psikologis ke teknologi. Hal ini menurutnya mempengaruhi tugas kepolisian. Dalam imbauannya kepada masyarakat, Kapolres Jakarta Pusat menekankan bahwa kejahatan menggunakan teknologi atau cyber crime marak menjelang Pemilu 2024. Ia menyebutkan bahwa ada pelaku yang memiliki ratusan akun palsu untuk meretas hingga 800 akun untuk menyebarkan berita bohong (hoax). Tak hanya itu, Direktorat tindak pidana umum (Dittipidum) Bareskrim Polri mengungkap kejahatan siber dengan modus "love scaming" jaringan internasional yang beroperasi di Indonesia dan menyasar korban dari berbagai negara. (www.antaranews.com)
Direktur tindak pidana umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri BrigJen Pol Djuhandani Raharjo puro mengatakan ada 21 pelaku yang ditangkap oleh pihaknya, dimana tiga di antaranya ditetapkan sebagai tersangka. Dengan kejahatan ini, mereka dapat meraup untung kurang lebih dari Rp40 miliar sampai dengan Rp50 miliar per bulan. (www.antaranews.com)
Kapitalisme Sekuler Sebab Utama Kejahatan Siber
Pemanfaatan teknologi untuk kejahatan dapat terjadi karena abainya negara dalam membina keimanan dan kepribadian rakyat. Sikap negara yang demikian, sejatinya akibat penerapan sistem sekulerisme kapitalisme. Sebab sistem ini menjadikan agama dipisahkan dari kehidupan manusia.
Alhasil, orientasi kehidupan yang terbentuk tidak mempedulikan kebaikan ataupun keburukan. Namun, justru mendapatkan keuntungan materi sebanyak mungkin. Di sisi lain, hal tersebut juga menunjukkan ketidakseriusan negara menghadap kejahatan. Ini bukti kejahatan siber silih berganti bermunculan. Pun ketika pelaku kejahatan cyber terungkap dan tertangkap. Sistem hukum sekulerisme kapitalisme membuat merajalelanya kejahatan. Negara kapitalis tidak menjamin kesejahteraan masyarakat. Wajar peluang kejahatan siber demi meraup keuntungan terus meluas.
Islam Atasi Kejahatan Siber
Sangat berbeda dengan negara yang menerapkan sistem Islam. Negara berfungsi sebagai pengurus (ra'in) dan pelindung bagi rakyatnya. Rasulullah Saw bersabda: "Imam atau khalifah adalah ra'in atau pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya." (HR. Al-Bukhari). "Sesungguhnya al-imam atau khalifah itu perisai, di mana orang-orang akan berperang di belakangnya, berlindung dari musuh dengan kekuasaannya." (HR.Bukhari Muslim, Ahmad, Abu Daud dan lainnya).