Proyek Strategis Nasional (PSN) adalah proyek-proyek infrastruktur Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Skala dari proyek ini sendiri bersifat strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, serta pembangunan di daerah. (https://bisnis.tempo.co/). Presiden Jokowi memaparkan capaian positif yang telah dilakukan pemerintah terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam kurun delapan tahun, yakni 161 PSN telah selesai dibangun dan menyerap 11 juta tenaga kerja. Hal ini disampaikannya saat menghadiri acara Sewindu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang digelar di Mal Kota Kasablanka, Jakarta, pada Rabu (13/9/2023) (https://ekonomi.bisnis.com/)
"Berdasarkan International Institute for Management Development (IMD), daya saing kita di tahun 2022 sebelumnya rangking 44, tahun kemarin kita sudah masuk ke rangking 34. Kenaikan 10 (peringkat) itu kenaikan tertinggi di dunia dan salah satunya karena urusan infrastruktur yang bisa banyak kita selesaikan," jelasnya.
Sisi gelap PSN
Namun, tak semanis janji manfaat PSN, pada faktanya pil pahit dampak PSN jauh lebih miris. Dalam perjalanan proyek ini, muncul berbagai masalah berat yang merugikan .
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyoroti beberapa PSN dan pengelolaan sumber daya alam (SDA) era Jokowi banyak dibumbui kerusakan alam dan konflik. Proyek-proyek tersebut kerap menimbulkan ketidakadilan dan penindasan. (IDN Times, 25-9-2023). Rakyat terpaksa harus mengalah, menyerahkan kepemilikan mereka berupa tanah kepada negara. Ruang hidup mereka terampas. Mirisnya, apapun alasannya rakyat dilarang protes jika lahannya masuk dalam program PSN. Nasi telah menjadi bubur, tanda tangan telah Presiden Jokowi bubuhkan pada 17 November 2020 silam, yakni berupa Perpres 109/2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Tidak peduli meski proyek ini terus merugikan negara dan utang kian bertambah karena alokasi pendanaan berasal dari utang luar negeri.
Direktur eksekutif Setara Institut, Halili Hasan mendesak agar pemerintah segera menghentikan Proyek Strategis Nasional atau PSN karena dianggap sering berbenturan dengan masyarakat, terutama berkaitan dengan HAM. (www.keuangannews.id). Menurut Setara Institut, konflik agraria di era Jokowi terjadi akibat kebijakan Proyek Strategis Nasional atau PSN yang serampangan. PSN yang terealisasi hingga September 2023 banyak merampas wilayah adat. (www.politik.rmol.id). Menurutnya, "pemerintah telah mengesampingkan masyarakat adat demi kepentingan proyek dan investasi. Seperti mereka yang sering dikorbankan, mereka yang mengalami kekerasan, mereka terusir dan seterusnya,"ucap Ilian. Sebagaimana diketahui, hingga November 2023 ada sebanyak 13 PSN telah diselesaikan oleh pemerintah Indonesia dengan nilai sebesar Rp1.442 triliun.
Pada Konferensi Tenurial, Selasa (17-10-2023), Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika menjelaskan bahwa sejak 2020---2023 sudah terjadi 660 letusan konflik agraria di Indonesia. Sebanyak 105 konflik terjadi imbas rencana proyek strategis nasional (PSN). (CNN Indonesia, 18-10-2023).
Memang benar bahwa pembangunan nasional membutuhkan pembebasan lahan yang banyak melibatkan lahan penduduk. Baik lahan tersebut telah dibangun rumah penduduk ataupun lahan pertanian atau perkebunan yang menjadi sumber mata pencaharian penduduk setempat. Sementara Proyek Strategis Nasional seringkali tidak sejalan dengan apa yang dibutuhkan oleh rakyat untuk hidup seperti pemenuhan sandang, pangan, papan, layanan pendidikan, kesehatan hingga keamanan.
Dalam Perpres Nomor 3 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional, sektor industri prioritas kawasan ekonomi khusus, proyek pariwisata dan smelter dimasukkan dalam proyek strategis nasional. Padahal, saat ini banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan yang untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari saja mereka tidak mampu. Artinya PSN tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Kalaupun pemerintah mengklaim PSN mampu membuka lapangan pekerjaan, namun realitasnya masyarakat justru mendapatkan kerugian yang besar.
Pembangunan PSN justru menambah jumlah masyarakat miskin sebab lahan mereka direbut, ruang hidup mereka dirampas dengan banyaknya problem turunan yang dihasilkan oleh PSN, seperti banjir, polusi udara, pencemaran tanah dan air dan lain-lain. Jutaan rakyat harus digusur hingga kehilangan sumber mata pencahariannya di tempat relokasi yang sudah disiapkan pemerintah. Pun tak selayak yang dibayangkan. Mirisnya, pemerintah selalu berdalih bahwa PSN dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pembukaan investasi sebesar-besarnya kepada pihak swasta bahkan asing. Padahal pertumbuhan ekonomi ala kapitalis tidak pernah sejalan dengan kesejahteraan rakyat individu per individu.