Dalam Islam, kepala negara atau umara seharusnya memiliki pemahaman mendalam tentang hukum Islam, bahkan mencapai tingkat mujtahid. Konsep ini dikenal sebagai "integratif," di mana agama dan negara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Idealnya seorang umara juga seorang ulama, maka akan mewujud relasi intrinsik antara kepemimpinan agama dan negara.
Nabi Muhammad SAW adalah contoh nyata pemimpin negara yang juga sangat mumpuni secara keagamaan, bisa juga kita katakan bahwa beliau seorang ulama yang sangat menguasai ilmu tata kelola pemerintahan. Hal ini pun mewaris pada pemerintahan khulafaur rasyidin; Abu Bakar as-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, mereka berhasil menjadi pemimpin negara dan juga ulama di wilayah yang tidak homogen.
Masa-masa kepemimpinan dari Nabi Muhammad SAW sampai Ali bin Abi Thalib ini menunjukkan bagaimana kepemimpinan yang integratif mampu menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Ya meski memang kita harus akui, kesalehan masyarakat yang dipimpin juga harus berbanding lurus dengan para pemimpin. Kita bisa lihat pada masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib yang mulai terjadi 'keributan' dan protes.
Memang, pola ideal ini sulit dipertahankan seiring berjalannya waktu. Setelah dinasti Umayah dan Abbasiyah susah sekali ditemukan pemimpin yang sekaligus ulama. Dalam kontestasi pemilu di Indonesia, mereka yang tidak memiliki pemahaman mendalam mengenai agama justru berhasil meraih tampuk kepemimpinan. Dengan bermodalkan terkenal, mereka dapat meraih suara atau bahkan dengan menempuh cara yang tidak etis.
Ulama zuhud bisa dipastikan tidak ikut dalam kontestasi pemilu, mereka lebih memilih menarik diri dari kontestasi. Realitas menunjukkan bahwa pemimpin yang memiliki kapasitas sebagai ulama dan umara sangat langka. Kebanyakan pemimpin di era modern tidak memiliki latar belakang keagamaan yang mendalam, dan sebaliknya, banyak ulama yang tidak memiliki pengalaman dalam administrasi negara. Kondisi ini membuat idealisme integrasi ulama dan umara sulit dicapai.
Oleh karena itu, antara ulama-umara haruslah tercipta relasi yang kuat, ulama dapat berperan sebagai penasehat moral dan spiritual bagi para pemimpin, sementara umara dapat mendukung ulama dengan kebijakan yang adil dan inklusif. Relasi ideal ulama-umara dalam negara bangsa yang memiliki keberagaman seperti Indonesia sangat penting untuk menjaga stabilitas dan keharmonisan masyarakat.
Untuk itu pendekatan yang realistis dan adaptif sangat diperlukan dalam membangun relasi ulama-umara yang efektif terutama untuk mengatasi ancaman radikalisme yang mengatasnamakan agama dan juga berbagai tantangan di setiap zamannya. Dengan demikian ulama-umara dapat bersama-sama membangun Indonesia yang damai, adil, dan sejahtera.
Jadi memang ulama-umara sangat lumrah bila mempunyai hubungan kedekatan, janganlah umara yang mendekat kepada pemerintah lantas di cap ulama su' (ulama jelek) dan pemimpin yang mendekati ulama dibilang hanya untuk meraih dukungan saat kontestasi pemilu demi meraih suara.
Hal ini justru dapat dipakai para ulama untuk mendesak dan membuat para calon pemimpin berjanji agar melayani dan memperjuangan kebutuhan umat bukan hanya kepentingan golongannya saja. Jika mangkir, maka umat yang akan turun tangan menagihnya. Jadi setidaknya masih bisa menghasilkan sesuatu yang baik.
Pun dengan ulama yang mendekat kepada umara, banyak kemungkinan yang bisa terjadi, banyak cara untuk mendedikasikan diri demi kepentingan umat, mungkin jalan terdekat untuk mengakses kebijakan melalui kedekatan kepada sang pemimpin, selagi niatnya baik, mengapa tidak? Toh, adab orang berilmu harus menyampaikan kritik dan masukan dengan cara yang santun, melalui relasi kedekatan mungkin akan lebih sungkan. Sampaikan kritik dengan adab-adab atau malah mereka yang tidak mendekat.