(HERBI ARFAH RENALDI, FARHAD AHMAD & ANUGERAH PRATAMA PUTRA)
Malaysia beberapa bulan terakhir disibukkan dengan isu-isu tentang anggaran belanja negara untuk tahun 2018. Orang-orang dari mulai bapak-bapak, ibu-ibu, pengemudi taksi, penjual nasi lemak, hingga mahasiswa biasa banyak yang tertarik dengan persiapan bajet negara yang baru. Pada dunia akademika, banyak profesor yang menganjurkan mahasiswanya untuk menganalisa efek dari anggaran belanja negara terhadap kondisi sosial, ekonomi dan politik Malaysia
Memang perbedaan sistem di Malaysia dengan Indonesia menjadikan pembahasan tentang anggaran belanja berbeda jauh efeknya di masyarakat awam. Di Malaysia, setiap pengajuan anggaran baru biasanya akan dibarengi dengan pembahasan yang masif di linimasa. Kumpulan dengan background ekonomi akan banyak berbicara tentang proyeksi pertumbuhan ekonomi dan angka inflasi serta segala jenis pajak.
Bila menganalisis dari sisi politik pemerintahan, anggaran belanja yang dipresentasikan oleh Perdana Menteri Malaysia merangkap Menteri Keuangan, Dato' Sri Najib Razaq lebih kurangnya akan merepresantisakan apa yang disebut sebagai anggaran rakyat. Dekatnya waktu pemilu di Malaysia menjadikan partai koalisi pemerintah yang dipimpin DS Najib memainkan instrumen APBN mereka ini untuk menarik pemilih.
Beberapa fitur yang menjadi isu panas adalah masalah GST atau pajak barang dan jasa. Pajak ini banyak dikeluhkan karena membebani kantung rakyat Malaysia secara umum. Ada juga masalah pembiayaan perumahan rakyat yang tidak rasional lagi harganya. Banyak yang mengharapkan pemerintah federal Malaysia lebih memperhatikan masalah penyediaan perumahan ini, menjadikan perumahan untuk rakyat kecil menjadi affordable khususnya di daerah dengan intensitas pekerja yang banyak, seperti Kuala Lumpur dan Selangor.
Terlepas dari kondisi ekonomi negara yang sedang dilingkupi berbagai masalah keuangan yang fluktuatif, anggaran untuk 2018 setidaknya tetap terfokus pada transfer pemerintah yang akan menstimulus keinklusifan ekonomi. Terlebih pemerintah Malaysia memilih kebijakan ini sekali lagi dengan memperhitungkan kondisi politik yang akan bergejolak mendekati waktu pemilihan umum. Dalam rangka ekspansi dan akumulasi pemilih, dalam beberapa bulan kedepan diproyeksikan pemerintah pusat akan lebih dekat dengan grassroot, membagikan sebagian 'kue' ekonomi yang selama ini dinikmati oleh kalangan elit-elit bisnis saja.
Diantara provisi-provisi pro-rakyat yang diamanatkan dalam bajet 2018 iaitu transfer sejumlah uang kepada pegawai pemerintahan sebanyak 1500 ringgit, bantuan bagi para petani padi sebesar 600 ringgit, tabung simpanan pendidikan dengan deposit 500 ringgit. Selain daripada itu terdapat skema bantuan langsung tunai bagi para pengajar fardhu 'ain, imam, muadzin dan takmir masjid sebesar 1500 ringgit.
Bantuan khusus pun diberikan kepada para tetua kampung atau kepala desa dengan angka yang sama, 1500 ringgit per orang. Sedangkan untuk membantu para orang tua, diberikan uang sebanyak 350 ringgit begitupun para pensiunan sebanyak 750 ringgit. Tak lupa juga pemerintah Malaysia menambah tunjangan bagi para penyandang disabilitas sebesar 50 ringgit. Dengan pembagian-pembagian semua ini, diakhir pidato presentasi anggaran 2018, Najib, menyatakan bahwa ini adalah 'ibu'nya dari bajet-bajet sebelumnya