Belum lama ini dunia pendidikan kembali dihebohkan mengenai berita ppdb. Dimana ternyata banyak ppdb tersebut ternyata lolos seleksi melalui zonasi. Padahal banyak ternyata ppdb tersebut bukan termasuk zonasi. Ternyata selain zonasi ada juga unsur seleksi lain yang disertakan yaitu umur ppdb.
Jadi bila umur lebih tua kemungkinan diterima lebih besar walaupun secara zonasi seharusnya tidak lolos. Hal ini banyak dikeluhkan oleh para calon orangtua murid. Walaupun jarak rumah ke sekolah dekat belum tentu jaminan diterima. Lalu muncul diberita dituliskan bahwa sistem ppdb zonasi ini merupakan kebijakan era pak menteri sebelumnya kata pak menteri yang sekarang.
Persoalannya adalah kenapa ada kebijakan yang jelas-jelas tidak adil bagi rakyat banyak tetap dijalankan dan dilaksanakan. Bukankah sebagai pak menteri yang sekarang menjabat berhak merubah kebijakan ke arah yang lebih baik ke arah yang lebih adil bagi rakyat banyak.
Itu kan memang hak dan kewenangan menteri yang sekarang. Jangan tetap melaksanakan kebijakan menteri yang lalu bila memang itu selalu menghadirkan kekisruhan di masyarakat. Alangkah bijaksananya sebagai menteri yang sekarang mengubah kebijakan tersebut. Hal ini banyak memancing komentar para netizen seolah-olah menteri yang sekarang tidak merubah kebijakan yang seharusnya bisa dirubah sesuai kewenangannya.
Jadi bingung kan kenapa hal ini bisa terjadi. Dulu ditingkat gubernur juga begitu namun berani membuat kebijakan baru. Semoga saja kedepan akan ada perubahan yang berarti terutamanya masalah ppdb ini. Agar nanti ppdb lebih adil dan memuaskan semua pihak yang terkait. Bilamana yang dipakai zonasi maka sudah sewajarnya ppdb yang terdekatlah yang lebih berhak diterima di sekolah tersebut.
