Di tengah hiruk-pikuk persiapan kemerdekaan yang penuh gegap gempita, Presiden kita yang tercinta kembali menggelar tradisi tahunan: bagi-bagi tanda jasa. Dengan wajah serius tapi santai, beliau menyerahkan tanda kehormatan kepada orang-orang pilihan.
Di balik megahnya Istana Negara, yang mungkin kita tidak tahu adalah bahwa tanda jasa ini bisa jadi adalah cara negara mengucapkan "terima kasih" dengan lebih formal, tanpa perlu repot menulis surat atau memberikan setangkai bunga.
Mungkin bagi sebagian orang, tanda jasa ini hanyalah hiasan yang akan dipajang di ruang tamu, menemani foto-foto keluarga yang sedang tersenyum lebar. Tapi, bagi penerimanya, ini adalah pengakuan dari negara. Bayangkan saja, mendapat tanda jasa dari Presiden mungkin setara dengan mendapat 'like' dari seorang influencer di media sosial bedanya, yang ini punya nilai lebih besar dari sekadar pengakuan dunia maya.
Tahun ini, yang mendapat tanda jasa ternyata tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Ada pejabat, ada akademisi, dan ada juga yang mungkin kita tak pernah dengar namanya tapi ternyata berperan besar. Semacam kombinasi antara selebriti dan superhero lokal.
Namun, di balik deretan penerima, tak bisa dipungkiri ada pertanyaan yang menggelitik: apakah penghargaan ini benar-benar diberikan karena jasa, atau karena mereka mengenal orang yang tepat?
Nah, kalau kita bicara soal jasa, ini memang bisa jadi sangat subjektif. Siapa yang benar-benar berhak menentukan jasa seseorang itu layak mendapatkan penghargaan atau tidak? Mungkin ada kriteria rahasia yang kita, orang awam, tak akan pernah mengerti.
Siapa tahu, untuk mendapat tanda jasa, cukup dengan membuat Presiden tersenyum dalam pertemuan. Tidak heran kalau kemudian banyak orang yang bersaing untuk menjadi yang paling pandai melucu di hadapan orang nomor satu di negeri ini.
Tapi jangan salah sangka, tidak semua tanda jasa dibagikan dengan mudah. Ada proses panjang, penilaian yang cermat, dan mungkin sedikit lobi-lobi di baliknya. Mereka yang berhasil adalah yang mampu bertahan dalam ujian 'kesabaran menghadapi birokrasi'.
Bisa jadi, penghargaan ini juga adalah bentuk apresiasi bagi mereka yang telah bertahan dari birokrasi yang rumit dan menyesakkan. Itu sendiri mungkin bisa dianggap sebagai jasa besar bagi negara.
Di sisi lain, ada juga masyarakat yang merasa bahwa tanda jasa ini hanya sebagai 'penghargaan pencapaian seumur hidup' yang kadang lebih banyak diberikan karena seseorang sudah lama duduk di kursi jabatan, daripada karena hasil kerja nyata. Ini seperti hadiah pensiun dari negara bukan karena jasanya yang besar, tapi karena mereka berhasil bertahan hidup di sistem yang ada sampai titik tersebut.