Reformasi Birokrasi di lingkungan kementerian dan lembaga/badan di Indonesia nampaknya hanya slogan saja dan tidak berjalan. Makna reformasi birokrasi intinya adalah PROFESIONALISME. Tapi dalam kenyataannya tidak pernah ada. Contoh kecil saja adalah masalah keuangan dan pelaporan yang ada. Apakah sudah sesuai dengan standar akuntansi yang diterapkan oleh lembaga profesi yang bersangkutan di Indonesia, dalam hal ini adalah Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) ? apakah kementerian dan lembaga yang dikoordinasikan oleh Menpan & Reformasi Birokrasi dan Badan Administrasi Kepegawaian (BAK) telah berkoordinasi dengan IAI untuk menyusun standar Akuntasi ? pun begitu dengan KPK ? agar tidak ada sistem yang dikembangkan di K/L yang memungkinkan tidak efektif dan efisien. jawabnya semuanya tidak ada dan K/L berjalan sendiri saja menikmati tetesan korupsi uang APBN dan APBD
Dari segi kualitas SDM pun bisa sama-sama kita lihat dan bedakan kualitas antara PNS dan swasta, jauh sekali nilainya. itu tidak terlepas dari sistem yang kolusi ketika penerimaan CPNS. siapa yang bisa menyangkal hal ini ? itu memang terjadi dan benar adanya.
Betapa banyaknya uang negara APBN dan APBD yang dikorupsi di K/L. Sistem yang tidak efektif dan efisien telah memungkinkan terjadinya manipulasi dan mark up data keuangan.