Pada tulisan ini, saya mencoba untuk melengkapi artikel sebelumnya yang berjudul "Kader PKS di Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)" oleh Arkan Adib Wiratama. Topiknya, membahas tentang independensi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang cukup meragukan, kaitanya dengan eksistensi Azimah Subagijo, Komisioner KPI yang ditengarai menjadi oknum eksternal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan keuntungan yang dapat diperoleh jika berhasil "menguasai" KPI.
Menurut saya dari beberapa sumber internet, KPI adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. Komisi ini berdiri sejak tahun 2002 berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Tugasnya, adalah institusi yang bertugas melakukan pengawasan, tindakan peringatan, dan penghentian sementara atas semua tayangan yang tergolong negatif dan berdampak buruk. Ya, KPI adalah lembaga independen.
Independen dalam hal ini berarti lembaga negara yang bebas dari oknum-oknum yang terkait langsung maupun tidak langsung pada partai tertentu, pemilik perusahaan, termasuk kementerian. Secara external maupun internal. Hal senada dilontarkan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon. Dia mengatakan, KPI harus menjadi lembaga yang independen. KPI juga harus "bersih" dari pengaruh kementerian. Sikap tersebut tentu juga bermakana agar independensi lembaga itu tidak diganggu gugat. Namun, idependensi tersebut nampaknya hanya isapan jempol belaka. Sebab, sejatinya ada dua keuntungan yang bisa diperoleh ketika seseorang dapat "memiliki" KPI.
A. Keuntungan Politis
Pada artikel Kader PKS di Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) telah memaparkan bagaimana Azimah dapat lolos menjadi komisioner KPI karena dukungan penuh dari mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Tiffatul Sembiring yang merupakan anggota PKS. Dari situ, sudah terlihat keterkaitan dan maknanya Azimah dan PKS. Tentunya, eksistensi Azimah sebagai mantan aktifis KAMMI yang menjadi cikal bakal PKS di tubuh KPI tersebut bukan tanpa tujuan. Secara teori, menjadikan tugas dan kewajiban KPI di dunia penyiaran sebagai alat sekaligus kedok untuk menjegal partai kompetitor, terutama ketika masa pemilihan umum (pemilu) berlangsung. Hal itu jelas akan memberikan keuntungan tersendiri.
Misalnya, saya adalah Ketua Umum Partai A. Sebagai ketua partai, saya juga memiliki jaringan kuat yang terhubung dengan salah satu petinggi KPI. Ketika masa pemilu, saya harus melakukan kampanye tentang agenda atau propaganda partai pada seluruh masyarakat luas. Sehingga, partai A yang saya pimpin mendapat suara mayoritas dan menjadi pemenang pemilu. Untuk menjangkau atau menjaring simpati masyarakat, salah satunya adalah melalui jasa media.
Sisi lain, prinsip dalam dunia media dan jurnalistik sangat mengharamkan keberpihakan, apalagi terhadap lembaga atau partai tertentu. Dalam hal ini, memanfaatkan fungsi KPI dapat menjadi langkah jitu. Salah satunya dengan cara "menilang" stasiun televisi yang biasanya terlalu banyak menyajikan pemberitaan yang pro terhadap satu partai atau calon pemimpin yang diusung. Akibatnya, upaya mempopulerkan calon pemimpin dari partai tertentu pada masyarakat akan terhambat. Dengan kata lain, jika partai saya tidak mendapat popularitas, maka hal yang sama juga harus dialami oleh partai lain.
B. Keuntungan Bisnis
Itu satu teori "manfaat" KPI dari sisi politik. Lalu, ada juga "faedah" KPI pada aspek bisnis. Selain eksistensi Azimah sebagai kader eksternal PKS, dia juga ditengarai sebagai teman dekat bos Trans Corp. Ya, Chairul Tandjung. Mengutip pada salah satu media yang memberitakan bahwa Chairul Tanjung disinyalir memiliki hubungan istimewa dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Bentuk kedekatan tersebut berupa pembangunan gedung DPP PKS di Pasar Minggu, Jakarta Selatan.