"LAST MINUTE " Mubes PKDP di usulkan Kembali ke Pariaman.
Rencana Mubes VI PKDP tgl 1-3 Maret 2023 di hotel Truntum Padang,di usulkan.! Kembali ke Pariaman sejalan dengan di balasnya Surat dari DPP PKDP 16 pebuari 2022 oleh Walikota dan Bupati padang Pariaman Dalam pelaksanaan Mubes VI di Pariaman dan akan diberikan fasilitas dalam pelaksanaan Mubes VI PKDP di kota pariaman.
Kembali mencuat kepermukaan dan menguat di wadah sosial PKDP INDONESIA dalam beberapa hari terakhir ini (17/1)
Berbagai alasan di kuatkan untuk pelaksanaan Mubes di Ranah PKDP itu.
Keselarasan antara Ranah dan Rantau menjadi barometer usulan untuk menciptakan ekonomi masyarakat di piaman,.ekonomi kecil menengah (UKM) menjadi hal mendasar dalam seputar kembalinya usulan itu pada kesepakatan sebelum di tetapkan di hotel Truntum Padang.
"Memang sudah sepatutnya Mubes itu di adakan di pariaman, bukan di Kota padang. Mengingat selama Covid, ekonomi Masyarakat hancur, apalagi bidang pariwisata dan kuliner di sepanjang pantai pariaman masyarakat mencari rejeki dengan membuka stand stand kuliner.
Ini harus di perhiturungkan kembali oleh DPP dalam menetapkan Mubes VI urang awak piaman. "Kata James nazli" mantan Bendahara umum PKDP yang mencoba berinvestasi di kampung halaman di bidang pariwisata.
Hal yang sama juga di sampaikan oleh beberapa warga perantauan di wadah sosial dan informasi itu, sangat mendukung dan mendorong Mubes di pariaman sebagai wujud kepedulian Rantau akan Ranah dan sejalan dgn anggaran dasar rumah tangga PKDP itu sendiri.
"sebelum penetapan Mubes di padang, jauh-jauh hari kami (DPW) dengan 11 perwakilan wilayah yang hadir pada pertemuan di piaman, bersama DPP, sudah sepakat untuk di adakan MUBES VI di pariaman dan itu di tuangkan dalam kesepakatan tertulis, dan diminta kesediaan kepada Bupati dan Walikota Pariaman (surat tertulis) untuk dapat memfasilitasi acara Mubes . tanggal 16 pebuari 2022 Mendapat balasan surat dua pimpinan itu (wako dan bupati) , yang menyatakan siap sedia memfasilitasi Mubes baralek Gadang PKDP di pariaman. " Tau tau" berubah ke kota Padang..! Ini yang ambo sesalkan "kata salah satu Ketua DPW PKDP"
Seharusnya DPP membuat menyurati dua kepala daerah itu kembali tentang pembatalan tersebut . Itu ETIKA dalam administrasi dan berorganisasi.
Ada apa..?! Kok tau tau di batalkan. Kalau mau di batalkan ya harus ada surat pembatalan. ini gak Etika. Musyawah dan mufakat dulu . Ini tentu tidak sejalan dengan bisaya adat selaku orang Piaman yang menjunjung tinggi azas musyawarah dan mufakat. "Sambung Ketua DPW itu" yang tidak mau berpolemik dengan DPP dan tidak ada gunanya "toh prinsip DPP itu, "iyokan nan DPW-DPW , laluan nan di awak "
Hal yang sama juga di sampaikan oleh Ketua DPW lampung Ramadung, dalam WA Grup PKDP INDONESIA membenarkan hasil Dari pertemuan dan serta balasan surat tnggal 16 dari wako dan bupati dan pertemuan 11 DPW dan DPP untuk mengadakan mubes di pariaman.